TULUNGAGUNG – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tulungagung, Dio Jordy Alvian, menyoroti ketimpangan arah pembangunan daerah yang terlalu fokus pada sektor infrastruktur fisik.

Sementara pembangunan pada aspek kesehatan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terkesan diabaikan.

“Pembangunan Tulungagung cenderung hiperprioritas pada infrastruktur, padahal kesehatan dan kualitas hidup masyarakat adalah fondasi IPM. Tanpa keseimbangan, pertumbuhan ini hanya akan bersifat semu,” ujar Dio, pada Kamis (6/11/2025).

Anggota Komisi C DPRD ini menambahkan, alokasi anggaran infrastruktur yang mencapai ratusan miliar rupiah menjadi satu bukti komitmen pemkab dalam pembangunan fisik.

Hal itu akan menimbulkan sebuah ketimpangan, jika tidak imbangi dengan penguatan sektor sosial, utamanya kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Tanggal 3 dan 4 November 2025, Komisi C menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra kerja untuk pembahasan RAPBD 2026,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, Dio mengkritisi rendahnya penyerapan anggaran di sejumlah OPD mitra kerja Komisi C. Ia menilai, rendahnya penyerapan anggaran merupakan cerminan lemahnya koordinasi dan keberanian eksekusi di lapangan.

Hal itu memberikan dampak pada banyaknya program prioritas di sektor kesehatan dan pelayanan publik yang tertunda akibat proses birokrasi yang berbelit dan lamban.

“Serapan anggaran rendah, sementara kebutuhan rakyat terus meningkat. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal kepekaan dan tanggung jawab,” ujarnya.

Ketua DPC Repdem Tulungagung itu juga menilai, perencanaan pembangunan lintas sektor masih belum presisi karena kebijakan besar di bidang infrastruktur tidak diikuti dengan strategi penguatan layanan dasar seperti Universal Health Coverage (UHC) dan kesehatan mental.

Menurutnya, kedua layanan dasar itu merupakan faktor yang berpengaruh langsung terhadap IPM dan kesejahteraan masyarakat.

“RDP kemarin menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan fiskal Tulungagung 2026,” ungkapnya.

Dio mendorong Pemkab Tulungagung melakukan audit kebijakan berbasis hasil (outcome) dan memperkuat koordinasi antar-OPD agar anggaran benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat, bukan hanya pada proyek fisik.

“Kita perlu menyeimbangkan pembangunan. Jalan boleh bagus, tapi kalau rakyatnya sakit dan kesejahteraan stagnan, itu bukan kemajuan yang sesungguhnya,” tandasnya. (sin/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS