Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menegaskan perbaikan jalan desa menjadi prioritas pembahasan setelah menyerap aspirasi warga saat reses di Kecamatan Panti.

JEMBER – Kerusakan jalan desa menjadi aspirasi paling mendesak yang disampaikan warga kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Widarto, saat reses masa persidangan II Tahun 2026 di Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Panti, Selasa (14/7/2026). Aspirasi tersebut dipastikan akan menjadi prioritas pembahasan bersama pemerintah daerah.

Selain mendesak percepatan perbaikan infrastruktur jalan, warga juga menyampaikan berbagai persoalan lain yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Mulai dari pelayanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC), akses beasiswa pendidikan, hingga ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani.

Widarto menegaskan seluruh masukan yang diterima saat reses akan dikawal dalam pembahasan di DPRD Kabupaten Jember. Menurutnya, reses merupakan instrumen penting bagi legislatif untuk menyerap persoalan riil yang dihadapi masyarakat.

“Reses bukan sekadar agenda rutin DPRD, tetapi menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang mereka hadapi. Aspirasi ini akan kami bawa dalam pembahasan bersama pemerintah daerah,” ujarnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Jember tersebut menilai pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan desa, harus menjadi perhatian serius karena berpengaruh langsung terhadap kelancaran aktivitas ekonomi, akses pendidikan, hingga pelayanan publik.

Di samping itu, Widarto memastikan Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal berbagai program pemerintah yang menyentuh kepentingan masyarakat. Di antaranya pelaksanaan UHC, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), beasiswa pendidikan, serta distribusi pupuk bersubsidi.

“Kalau kebijakan itu berpihak kepada masyarakat tentu kami dukung. Namun jika dalam pelaksanaannya masih ada persoalan yang merugikan warga, kami akan mendorong evaluasi dan perbaikannya,” tegasnya.

Sebagai fungsi pengawasan DPRD, Widarto juga mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi pelaksanaan program pembangunan di daerah. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi kunci agar kebijakan pemerintah berjalan tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan warga.

“Masyarakat harus aktif menyampaikan persoalan di lingkungannya. Dengan begitu, pembangunan bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan warga,” pungkasnya. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS