JEDDAH – Perwakilan Luar Negeri (Perwalu) PDI Perjuangan Saudi Arabia Sharief Rachmat mengungkapkan, moratorium tenaga kerja Indonesia (TKI) ternyata tidak bukan solusi mengatasi masalah TKI. Dia berpendapKetua at, dicabut atau tidak, moratorium tetap menimbulkan masalah.

“Dicabut atau tidak, moratorium TKI ke Saudi tetap timbulkan masalah,” kata Sharief Rachmat, sebagaimana rilis yang diterima Infokom PDI Perjuangan Jawa Timur, Selasa (11/11/2014) malam.

Aktivis TKI ini mengatakan, penerapan moratorium ke Saudi Arabia sejak 2011 memang ada sisi positifnya, seperti kasus–kasus TKI mulai terungkap, meminimalisir permasalahan TKI, dan menekan kedua negara untuk berbenah. Namun ada juga sisi negatifnya, yakni pemerintah RI tidak memanfaatkan peluang tersebut untuk berbenah dan menekan pihak Saudi secara optimal.

“Serta masih maraknya penempatan TKI secara ilegal menggunakan visa ziarah, visa umroh, dan melalui jalur negara lain,” ungkapnya.

Salah satu opsi minimalisir penempatan TKI secara ilegal dengan visa umroh, kata Sharief, melakukan pengontrolan dengan finger print baik yang berangkat maupun masuk. Pihak Saudi pun sudah menerapkan, tetapi disisi lain tidak secara optimal dilakukan apalagi untuk umroh plus.

“Namun hal tersebut juga ada titik kelemahan, bahwa akan ada permainan dari pihak travel umroh dengan loket imigrasi bandara,” jelasnya.

Selama ini, sebut Sharief, upaya perundingan pencabutan moratorium yang dilakukan pemerintah RI dengan Saudi selalu mendapat kritikan. Seharusnya, terang Sharief, yang dilakukan adalah menekan pihak Saudi Arabia untuk membantu Pemerintah RI menyelesaikan kasus – kasus yang masih terbengkalai dahulu dibanding membahas moratorium. Meski Saudi sudah memiliki UU Perlindungan Tenaga Kerja Asing, tapi fakta di lapangan tidak direalisasikan secara adil.

Selain itu, Kemenlu pun harus berani melakukan pembenahan khususnya Perwakilan RI di luar negeri (KBRI/KJRI). Dia tidak menampik jika saat ini KBRI/KJRI di Saudi Arabia secara bertahap sudah mulai transparan dan melakukan pembenahan. Tapi disisi lain, hal tersebut belum optimal karena terkendala dari ulah jajarannya khususnya kalangan staf lokal.

“Mereka masih terbiasa dengan pola lama yang angkuh, dan hal itu luput dari pantauan para atasannya, karena pola itu timbulnya di lapangan. Serta penempatan staf lokal yang tidak sesuai kemampuannya,” ujarnya.

Dia mengapresiasi Pemerintahan Joko Widodo yang secara bertahap mulai melakukan upaya – upaya pembenahan pelayanan dan perlindungan. “Semoga, kementerian terkait bisa menangkap apa yang diinginkan presiden,” harapnya.

Pihaknya menyarankan para menteri terkait agar tidak menelan mentah – mentah laporan yang disampaikan pihak KBRI/KJRI. Lebih baik di cross check dahulu di lapangan melalui perwakilan partai politik, aktivis, atau sejenisnya.

Dia membantah pernyataan pejabat kementerian yang menilai bahwa TKI Formal di Saudi Arabia tergolong aman. Banyak kasus TKI Formal di Saudi Arabia yang menghadapi masalah, selain itu visa formal pun menjadi modus pintu masuk untuk menempatkan pekerja informal. (pri)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS