Sabtu
05 September 2026 | 4 : 10

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Di RS Umar Mas’ud, Wabup Gresik Minta Layanan Kesehatan untuk Warga Kepulauan Bawean Ditingkatkan

IMG-20220603-WA0026_copy_900x507

GRESIK – Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah meminta pelayanan Rumah Sakit (RS) Umar Mas’ud terus ditingkatkan untuk membantu masyarakat di Kepulauan Bawean.

Bu Min mengatakan, dirinya pernah mendengar adanya keluhan layanan RSUD Umar Mas’ud kurang maksimal. Pihaknya berharap, keluhan itu dijawab dengan kinerja yang baik.

“Kita tetapkan niat kita untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik di Bawean,” ujar Wakil bupati yang diusung PDI Perjuangan tersebut, Jumat (3/6/2022).

Pemerintah Daerah, lanjut Bu Min terus berupaya meningkatkan SDM di RSUD Umar Mas’ud. Salah satunya mendorong putra-putri terbaik Bawean menjadi seorang dokter spesialis.

“Kita tingkatkan SDM agar apa yang menjadi keluhan masyarakat bisa terjawab. Salah satunya harus berlomba lomba untuk sekolah Spesialis,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga ingin meningkatkan tipe rumah sakit. Namun, masih ada beberapa kendala. Oleh sebab itu, pemerintah sedang fokus melengkapi SDM tenaga kesehatan.

“Kami berharap, peningkatan kinerja tidak hanya dilakukan di RSUD Umar Mas’ud, juga di seluruh Puskesmas di Bawean. Karena, kalian adalah tumpuan masyarakat dalam hal kesehatan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Gresik, Mukhibatul Khusnah menyampaikan, RS Umar Mas’ud memiliki 130 pegawai. Jumlah Nakes 80 didukung Nakes Puskesmas Tambak sebanyak 56 dan 54 Nakes Puskesmas Sangkapura.

Sedangkan jumlah BOR tipe D saat ini 20-25 persen dari 50 TT jika dijadikan tipe C harus ada 100 TT, BOR bisa turun menjadi 5-10 persen dan secara nasional kinerja dianggap turun.

“Untuk memaksimalkan tersebut sudah dianggarkan Rp10 miliar khusus untuk peningkatan SDM, alat kesehatan dan alat dokternya,” kata dr.Khusnah.

Disamping itu, tenaga kesehatan yang ada di RS Umar Mas’ud menginginkan adanya tambahan Nakes. Selama ini Nakes yang ditempatkan di Bawean tidak pernah lama.

“Karena adanya mutasi atau penempatan kembali tenaga kesehatan ke daratan,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Dirut RS Umar Mas’ud dr. Didik Harianto, berharap tenaga yang direkrut dari CPNS maupun P3K ada metode poin khusus untuk warga Bawean agar dipermudah menjadi ASN untuk memenuhi kebutuhan Nakes di Bawean.

Ia juga berharap, semua ASN yang bertugas di pulau Bawean mentaati perjanjian kontraknya. Jangan setahun dua tahun sudah pindah, sehingga terjadi kekurangan lagi, dan kinerja dan pelayanan tidak bisa maksimal.

“Jangan seperti buat batu loncatan saja untuk jadi ASN. Harus punya komitmen dan motivasi kuat untuk bertugas di bawean,” imbuhnya.(mus/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Tambahan Fiskal Rp223 Miliar di P-APBD Jember 2026, PDIP: Apa Manfaat Nyatanya Buat Warga?

JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember mempertanyakan manfaat tambahan ruang fiskal sekitar Rp223,12 ...
OLAHRAGA

Trenggalek Bertekad Tembus 10 Besar Porprov Jatim 2027

KONI Trenggalek menargetkan masuk 10 besar Porprov Jatim 2027 meski anggaran terbatas. Dari 40 atlet yang siap ...
EKSEKUTIF

Tanam Pohon Peringatan Hari Lahir Kejaksaan, Wabup Antok Berharap Srigati Bisa Jadi Agro Wisata

NGAWI – Kejaksaan Negeri Ngawi menanam sejumlah pohon buah di kawasan wisata religi Palereman Srigati, Desa ...
KRONIK

Imbas 1.600 Pekerja PT INKA Banyuwangi Dirumahkan, DPRD Desak Pemkab dan Pusat Turun Tangan

BANYUWANGI – Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, menyatakan keprihatinan mendalam atas ...
OLAHRAGA

Bupati Fauzi Lepas Assyabaab U-13, Titipkan Pesan Penting Soal Karakter dan Disiplin

SUMENEP – Sebanyak 25 anggota Assyabaab U-13 resmi dilepas menuju Kabupaten Jember untuk mengikuti kompetisi Zona ...
LEGISLATIF

Baktiono Dorong RT/RW Dilibatkan Aktif dalam Pendataan Bansos, Data Desil Harus Sesuai Kondisi Riil Warga

SURABAYA – Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Baktiono mendorong pemerintah melibatkan RT dan RW secara aktif ...