Selasa
10 November 2026 | 4 : 47

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Demokrasi, Syarat Perbaikan Status Perempuan

pdip-jatim-eva-k-sundariJAKARTA – Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan, kemajuan perempuan Indonesia sering berhubungan linier dengan kualitas demokrasi, bukan yang prosedural. Jika demokrasi membaik maka status perempuan seharusnya membaik.

Menurut Eva, hal itu tidak otomatis, karena perempuan harus aktif memastikan mendapat manfaat dari peluang membaiknya demokrasi.

“Saat reformasi dimulai, para perempuan sendiri yang aktif berjuang untuk UU KDRT, UU Pemilu, karena tahu keadilan bukan hadiah kaum Laki,” kata Eva Kusuma Sundari, sebagaimana siaran pers menyambut Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret 2016.

Saat ini, lanjut anggota Komisi XI DPR ini, ketika di Indonesia intoleransi memburuk maka kepentingan praktis dan strategis perempuan terkena imbasnya. Menguatnya fundamentalisme dan radikalisme oleh aparat dan birokrasi seperti bupati, walikota, polisi bahkan tentara tentu jadi ancaman.

Kelompok intolerans ini, sebut Eva, menolak demokrasi dan cara-cara yang demokratis dan bahkan menghalalkan penggunaan cara kekerasan dalam memenangkan kepentingan.

“Setelah menyebar kebencian dan mobilisasi masa maka tidak segan mereka membakar, memukul dan bahkan mengusir kelompok minoritas dari tanah dan harta mereka,” tegasnya.

Dia meyakini, pemerintah pusat yang presidennya pro perempuan pun akan kesulitan karena sabotase daerah untuk promosi kesetaraan gender. Saat ini ancaman bagi perempuan dan anak adalah pembangkangan birokrasi dan aparat daerah akibat menguatnya intoleransi.

Menurutnya, perlu sosialisasi empat pilar oleh pemerintah di kalangan pemerintah sendiri karena aparatur birokrasi sudah menjadi provokator penyerangan terhadap kelompok minoritas.

“Kelompok intoleran sudah berhasil membajak pimpinan daerah, birokrasi, aparat keamanan untuk memimpin tindakan outlaw, di luar hukum,” terangnya.

Tak hanya pemerintah, kata Eva, pun demikian dengan parpol harus menyelenggarakan pendidikan politik internal soal kewarganegaraan dan melembagakannya ke dalam sistem rekruitmen, pembinaan, karir dan lainnya. Hal ini supaya politisi kuat iman terhadap empat pilar.

Dia menegaskan, politisi yang memimpin pemerintahan harus kuat iman terhadap hasutan kelompok intoleran menarget pemusnahan kelompok minoritas yang rentan yang harusnya mereka lindungi sesuai perintah konstitusi.

Sebaliknya, para politisi dan aktivis perempuan, jangan menambah rumit keadaan. “Kita harus ikhlas dan efektif berjuang, jangan ada lagi politisi perempuan memperjuangkan agendanya patriarchy, kampanye ketidaksetaraan gender, menolak perempuan jadi pemimpin, promosi domestikasi perempuan,” ucap Eva.

“Jangan ada perempuan menolak demokrasi, pro khilafah, karena demokrasi merupakan necessary conditions bagi kesetaraan gender,” pungkasnya. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

HEADLINE

Puan Maharani: Pimpinan DPR Tindaklanjuti Usul HMP Terkait Wacana Pemakzulan Gibran

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan penggunaan Hak Menyatakan ...
LEGISLATIF

Eri Irawan Minta DLH Surabaya Perbaiki Pengawasan Solar Subsidi Truk Sampah

SURABAYA – Ketua Komisi C DPRD Surabaya M. Eri Irawan meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya ...
EKSEKUTIF

Pasar Kanigoro Blitar Direncanakan Jadi MPP Terintegrasi Pasar Modern

Pemkab Blitar merencanakan revitalisasi Pasar Kanigoro menjadi Mal Pelayanan Publik terintegrasi pasar modern untuk ...
LEGISLATIF

Puan: Kasus Penyadapan Presiden Masuk Agenda Pengawasan DPR

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi ...
HEADLINE

Megawati Resmikan Teba “Mega Merawat Pertiwi” di Lenteng Agung

JAKARTA – Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri meresmikan ‘Teba Mega ...
LEGISLATIF

Cari Solusi TPA Sekoto, DPRD Kabupaten Kediri Siap Pertemukan Warga dan Pemerintah

KEDIRI – Komisi III DPRD Kabupaten Kediri menyiapkan forum pertemuan yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa, ...