Jumat
31 Juli 2026 | 12 : 06

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Bupati Ipuk Targetkan Kemiskinan Turun Menjadi 4,39 Persen

PDIP-Jatim-Bupati-Ipuk-01052025

BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 di Pendopo Sabha Swagata, Rabu (30/4/2025),

Pada forum tersebut , Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mentargetkan kemiskinan turun menjadi 4,39 persen dalam lima tahun ke depan.

“Di forum ini kami menyampaikan sejumlah target pembangunan yang akan dicapai hingga lima tahun ke depan. Ini akan menjadi komitmen kita semua untuk membuat program pembangunan agar lebih terarah,” ujar Ipuk.

Ia menjelaskan, pemkab telah menetapkan program prioritas yang akan dikerjakan, yakni Prioritas Utama, Prioritas Wajib dan Prioritas Pengungkit.

“Program Prioritas Utama daerah adalah mengakselerasi pengentasan kemiskinan. Target kami angka kemiskinan turun menjadi 4,39 persen,” terangnya.

Sebelumnya angka kemiskinan Banyuwangi telah turun, dari 8,07% di tahun 2021 menjadi 6,54% pada tahun 2024.

Program Prioritas Wajib, tetap fokus pada bidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan pada Prioritas Pengungkit dilakukan penguatan di sektor unggulan rakyat seperti pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif.

“Juga akan dilakukan pemerataan infrastruktur dasar, sosial, ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup serta digitalisasi layanan publik,” jelas Ipuk.

Target pembangunan lain yang akan dicapai, salah satunya, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 %. Sebelumnya pertumbuhan ekonomi daerah telah meningkat dari 4,09 persen (2021) menjadi 4,68 persen (2024).

“Untuk memajukan ekonomi daerah, langkah yang akan dilakukan adalah penguatan kerjasama untuk menarik investasi, penyederhanaan dan digitalisasi perizinan, meningkatkan kualitas dan konektivitas infrastruktur dengan tetap menjaga daya dukung lingkungan hidup,” ungkap Ipuk.

Target lain yang hendak dicapai seperti Indeks Kesejahteraan Sosial meningkat menjadi 75, Indeks Modal Manusia meningkat menjadi 0,65, serta Indeks Reformasi Birokrasi meningkat menjadi berpredikat AA.

“Tentu perencanaan ini masih belum sempurna. Nantinya, dalam penyusunan rancangan akhir dan pengesahan, tidak menutup kemungkinan ada penyesuaian karena adanya perubahan kebijakan, isu aktual, regional, nasional maupun global,” tutur politisi PDI Perjuangan itu.

Dalam kesempatan itu, Ipuk juga menyampaikan sejumlah capaian yang telah diraih Banyuwangi. Indeks Gini turun dari 0,351 pada tahun 2023 menjadi 0,312 pada 2024.

Pendapatan Perkapita meningkat dari Rp. 49,99 juta di tahun 2021 menjadi Rp. 62,09 juta di tahun 2024. Serta indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 72,62 pada Tahun 2021 menjadi sebesar 74,30 pada Tahun 2024. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Serap Aspirasi di Bangilan Tuban, Ony Setiawan Tampung Keluhan Petani hingga Gen Z

TUBAN–Reses masa persidangan III Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi PDI Perjuangan, Ony Setiawan di Dusun ...
LEGISLATIF

Diana Sasa Serap Aspirasi Warga Ngawi, Jalan Rusak hingga Kekeringan Jadi Sorotan

NGAWI – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Diana AV Sasa, memanfaatkan masa reses untuk menyerap ...
KRONIK

Titik Impas Harga Tembakau 2026 Naik, Bupati Fauzi: Keberpihakan kepada Petani

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep resmi menetapkan Titik Impas Harga Tembakau (TIHT) musim panen 2026 ...
LEGISLATIF

DPC PDIP Kabupaten Kediri Kawal Aspirasi Pengemudi Ojol hingga Tingkat Pusat

KEDIRI – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri menegaskan komitmennya mengawal aspirasi para pengemudi ojek online ...
LEGISLATIF

Fuad Benardi Dorong Pemerintah Pusat Evaluasi Sistem Desil untuk Akses Bantuan Pendidikan

SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Fuad Benardi, meminta pemerintah pusat mengevaluasi ...
LEGISLATIF

Kasus Keracunan MBG, DPRD Kabupaten Kediri Minta Operasional SPPG Dihentikan Sementara

KEDIRI – Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri meminta operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan ...