BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, rutin berkolaborasi lintas sektor di Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), sehingga tiap kebijakan pengendalian inflasi bisa cepat dilakukan. Hasilnya inflasi Banyuwangi terus terjaga, bahkan tahun ini terendah di Jawa Timur.

Inflasi tahunan Kabupaten Banyuwangi per September 2026 terkendali di level 2,69 persen (year on year). Capaian ini menempatkan Banyuwangi sebagai daerah dengan tingkat inflasi terendah di Jatim yang rata-rata 3,33 %, bahkan lebih rendah dari rata-rata nasional 3,28 %.

“Ini adalah hasil kinerja superteam, kerja kolaboratif lintas sektor mulai dari hulu hingga hilir, kelancaran distribusi, hingga keterjangkauan harga di pasar. Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih atas sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam menjaga inflasi daerah,” kata Ipuk di Banyuwangi, Kamis (5/11/2026).

Dalam menjaga inflasi, Banyuwangi juga sering menggelar Forum High Level Meeting (HLM). Salah satunya yang berlangsung di Pendopo Sabha Swagata, Banyuwangi, Jumat (30/10/2026).

Forum HLM tersebut dihadiri oleh sejumlah stakeholder TPID Banyuwangi, di antaranya, Kepala Bank Indonesia Jember, Iqbal Reza Nugraha, Kepala Bulog Banyuwangi, Dwiana Puspitasari, Kepala BPS Banyuwangi, Abdus Salam, dan perwakilan Pertamina.

HLM tersebut juga dirangkai dengan Capacity Building untuk penguatan kinerja TPID yang dihadiri sejumlah narasumber, yakni Zulfirman Basir, Perwakilan Kemenko Bidang Perekonomian, Asesor TPID Award dan Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Dr. Muhammad Handry Imansyah, serta Akademisi Universitas Jember dan Sekretaris ISEI Jember, Dr. Yulia Indrawati

Kabupaten Banyuwangi menempati Peringkat ke-6 Nasional pada 2025, untuk kategori Kabupaten/Kota IHK dengan Total Nilai Relatif mencapai 97,08%. Dari segi koordinasi rutin (HLM/Rakor) dan Capacity Building, Banyuwangi sukses menyapu bersih skor maksimal.

Ipuk mengungkapkan, pihaknya akan terus memperkuat kolaborasi dan kinerja TPID daerah.

“Forum ini momentum kita semua untuk terus memperkuat koordinasi dan memastikan semua program pengendalian inflasi berdampak terukur,” tambah Ipuk.

Wakabid Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPD PDI Perjuangan Jatim itu juga menegaskan, dirinya akan memperkuat tiga aspek utama, yakni koordinasi 4K atau Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, termasuk dukungan anggaran APBD, dan sinergi dengan Satgas Pangan.

Selain itu, Ipuk juga memastikan inovasi tereksekusi dengan indikator terukur dan berdampak nyata dalam upaya pengendalian inflasi, sehingga segi outcome-nya berdampak pada masyarakat.

“Harga bahan pokok yang stabil, daya beli masyarakat terjaga, serta inflasi Banyuwangi tetap berada dalam sasaran target nasional,” tandas Ipuk. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS