Jumat
16 Mei 2025 | 9 : 31

Bupati Gresik Gelar Rakorda Pendirian Koperasi Merah Putih Serentak di Seluruh Desa/Kelurahan

IMG-20250426-WA0016_copy_479x326

GRESIK – Pemerintah Kabupaten Gresik terus meneguhkan komitmennya dalam membangun ekonomi kerakyatan yang kokoh dan berkelanjutan. Salah satunya melalui percepatan pendirian Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Gresik.

Komitmen tersebut ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pendirian Koperasi Merah Putih pada Jumat (25/04) kemarin di Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP). Hadir Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Wakil Bupati Gresik dr. Asluchul Alif, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, serta jajaran Forkopimda.

Turut hadir Anggota Komisi VII DPR RI Nila Yani Hardiyani, Staf Ahli Kementerian Koperasi dan UKM Rudi Wijaya, perwakilan Dinas PMD dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, serta para camat, kepala desa/lurah se-Kabupaten Gresik, dan kepala perangkat daerah terkait.

Gus Yani menyampaikan, bahwa Gresik “tancap gas” membentuk Koperasi Merah Putih secara serentak di seluruh desa dan kelurahan. Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.

“Kami mengapresiasi camat, kepala OPD, dan para kepala desa yang telah maraton melaksanakan desk penyusunan struktur Koperasi Merah Putih di wilayah masing-masing. Ini merupakan bentuk nyata semangat gotong royong dan dukungan dari tingkat lokal,” ujar bupati yang diusung PDI Perjuangan tersebut.

Gus Yani menegaskan, sistem Koperasi Merah Putih bukan sekadar agenda administratif, melainkan gerakan ekonomi yang menyatukan potensi desa dalam wadah kewirausahaan berbasis koperasi. Ke depan, koperasi ini diharapkan dapat bersinergi dengan berbagai program lain, termasuk Sekolah Rakyat.

“Kami memiliki komitmen dan optimisme bahwa sistem koperasi ini bertujuan mulia, yakni menciptakan kesejahteraan masyarakat desa. Koperasi Merah Putih adalah rumah besar untuk berwirausaha, tentunya dengan mengangkat potensi yang dimiliki desa,” ujarnya.

Sebagai bentuk percepatan, setelah desa/kelurahan menyiapkan kebutuhan administratif internal, seluruh notaris se-Kabupaten Gresik dihadirkan dalam Rakorda ini untuk mempercepat proses legalisasi Koperasi Merah Putih.

Rakorda ini juga menghadirkan talkshow interaktif bersama Staf Ahli Kementerian Koperasi dan UKM RI serta perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Para peserta dari berbagai desa dan kelurahan sangat antusias dan menyampaikan berbagai potensi unggulan wilayahnya yang siap digarap melalui koperasi.

Sebagai informasi, Koperasi Merah Putih merupakan program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi desa dan mengatasi kemiskinan struktural melalui pembentukan koperasi di tingkat desa/kelurahan. Program ini ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Berbagai bidang usaha dirancang untuk dijalankan oleh Koperasi Merah Putih, seperti cold storage di bidang perikanan dan pertanian, apotek sederhana di bidang kesehatan, toko sembako, hingga layanan simpan pinjam. Semua bidang ini akan disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing desa atau kelurahan tempat koperasi berada. (mus/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

SEMENTARA ITU...

Bupati Ipuk Beri Golden Ticket bagi Penghafal Al-Qur’an, Bebas Pilih Sekolah

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, memberi ruang khusus bagi siswa penghafal Al-Qur’an pada Sistem ...
SEMENTARA ITU...

Dongkrak Pendapatan Cukai, Zulham Mubarok Usul Fatwa Haram Bisnis Rokok Ilegal

MALANG – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarok bakal mengusulkan adanya fatwa haram untuk ...
SEMENTARA ITU...

Bupati Rijanto Sebut Pramuka Bisa Jadi Agen Perubahan di Masyarakat

BLITAR – Bupati Blitar Rijanto bersama Wakil Bupati Beky Herdihansah membuka Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Kwartir ...
LEGISLATIF

Bupati Malang Cegah Praktik Korupsi Lewat IPKD-MCP

MALANG – Komitmen Bupati Malang HM Sanusi untuk mencegah praktik korupsi dalam pemerintahannya terus digeber. Salah ...
EKSEKUTIF

Tunda Pengisian 9 Jabatan Setara Kepala Dinas, Begini Penjelasan Mas Ipin

TRENGGALEK – Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin masih belum mengisi kekosongan 9 jabatan pimpinan tinggi pratama ...
LEGISLATIF

Pembangunan Vila dan Perumahan di Malang Raya Marak, Dewanti Ingatkan Ini

SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, menyoroti maraknya pembangunan vila dan perumahan di ...