SURABAYA – Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono, mengingatkan masyarakat untuk waspada pada modus oknum pedagang-pedagang nakal jelang Idulfitri 1447 Hijriah.

Ia menyebut, dari hasil pantauannya, ada beberapa modus yang sering dilakukan pedagang untuk meraup keuntungan dengan cara curang. Mulai dari memalsukan timbangan, kemasan isinya tak sesuai merk, terutama pada komoditas beras dan minyak goreng, hingga menaikkan harga LPG di atas harga eceren tertinggi (HET) yang berlaku.

“Masyarakat harus benar- benar teliti ya, karena banyak sekali itu bentuk kemasan yang tidak sesuai,” ujar Budi, pada Rabu (4/3/2026).

Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk melakukan pengawasan secara ketat. Ia juga berharap masyarakat aktif menjadi kontrol sosial dan berani melapor ke RT/RW, lurah, camat hingga kepolisian jika menemukan kejanggalan.

Jika menemukan praktik penimbunan, tambah dia, oleh agen atau supplier besar, warga dapat langsung melapor ke pihak aparat agar pelaku diberikan sanksi tegas tanpa ampun.

“Untuk memang kalau untuk yang agen atau yang besar-besar itu ya kan yang seperti supplier kan seperti itu. Tapi kalau masyarakat ini kontrol juga,” jelasnya.

Budi juga mengungkapkan, dirinya aktif memantau perkembangan harga kebutuhan pokok melalui koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan BUMD terkait, seperti Rumah Potong Hewan dan pihak pasar.

“Yang kita harus antisipasi juga, kita harus kontrol di daerah lain tempat kebutuhan-kebutuhan itu kan, kalau misalkan oh ini kok agak ada, sudah jarang. Nah, ini kita harus ngecek ke kota-kota lain untuk pasokan kebutuhan yang ada di Surabaya,” terangnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga terjun langsung ke pasar-pasar untuk mengecek harga secara riil dan ikut serta dalam mengawasi program Pasar Murah yang diselenggarakan Pemkot Surabaya. Hal ini, agar penyaluran tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

“Program Pasar Murah perlu diawasi dengan sangat ketat supaya tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan untuk menjual produk premium kepada masyarakat ekonomi menengah ke atas,” tuturnya.

Tak lupa ia mendorong adanya sanksi tegas untuk oknum pedagang yang terbukti menimbun produk pasar.

“Tapi kalau kelasnya sudah kelas yang penimbunan yang ini ya langsung aja warga masyarakat harus berani melaporkan ke kepolisian,” pungkasnya. (nia/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS