KEDIRI – Bupati Hanindhito Himawan Pramana kembali mengingatkan jajarannya di Pemkab Kediri untuk memahami tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat.

Mas Dhito, sapaannya, meminta setiap persoalan yang muncul bisa segera diatasi, khususnya yang berkaitan dengan program prioritas.

Dia berharap setiap kepala dinas bisa secara rutin melaporkan kendala yang dihadapi di dinasnya. Pun dengan camat, diharapkan bisa melaporkan persoalan di wilayahnya secara berkala.

“Jadi pola kerja bottom up, bagaimana saya tahu persoalan dari bawah datang ke atas,” kata Mas Dhito.

Hal itu dia sampaikan dalam acara silaturahmi dan halal bihalal Pemkab Kediri di Convention Hall Simpang Lima Gumul, Kamis (12/5/2022) malam. Acara tersebut dihadiri seluruh kepala dinas dan camat di Kabupaten Kediri.

“PUPR, Perkim dan Pertanian jelas harus bekerja paling keras, karena program prioritas saya ada di sana,” tambah dia..

Selain itu, Mas Dhito menyoroti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang dinilai mengemban tugas utama menata wajah Kabupaten Kediri dan menjadikan masyarakat dari luar daerah mau berkunjung.

Terutama, menghadapi keberadaan bandara yang rencananya mulai beroperasional pertengahan 2023 mendatang.

“Jadi nanti Dinas LH sebagai jendelanya (Kabupaten Kediri) tolong nanti belanja kebutuhan, untuk dicatat kebutuhannya apa saja, berapa anggarannya jadinya nanti seperti apa,” ucapnya.

Tak terkecuali, bidang pariwisata. Dengan adanya bandara, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) diharapkan melakukan lompatan inovasi untuk memajukan pariwisata sehingga memiliki daya saing dengan Kabupaten/kota lain.

Mas Dhito juga mengingatkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait Panji Corpu untuk meningkatkan profesionalitas ASN.

Orang nomor satu di Kabupaten Kediri itu menginginkan program Panjo Corpu bisa diimplementasikan dan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial. “Reformasi birokrasi juga tolong untuk ditingkatkan,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Mas Dhito pun mengingatkan kepada camat untuk memperhatikan persoalan di daerahnya masing-masing. Seperti keberadaan tambang pasir ilegal, maupun kandang ayam yang bermasalah.

“Tanpa bapak ibu sadari message-nya masuk kepada saya. Saya itu dapat aduan banyak banget terkait hal itu. Kalau ilegal apakah ditutup tidak, tidak ditutup boleh beroperasi cuman dilegalkan,” ujar dia.

Khusus tambang pasir, hal itu menjadi perhatian karena jalan-jalan terutama di jalur tambang selama ini kondisinya banyak mengalami kerusakan. Ketika perusahaan tambang mengantongi izin, diharapkan dapat ikut bertanggung jawab membantu perbaikan.

“Kenapa harus legal supaya kita bisa ambil TJSLP-nya atau CSR-nya. Jadi bapak ibu camat, kepala bagian perekonomian tugasnya untuk menyelesaikan tambang pasir,” tutupnya. (putera/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS