JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak, Dra. Hj. Sri Rahayu, meminta pada seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD provinsi dan kabupaten/kota untuk bergotong-royong mewujudkan Indonesia zero kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

Hal itu disampaikan Sri Rahayu pada acara Bimtek Fraksi PDI Perjuangan DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh DPP PDI Perjuangan di Hotel Borobudur, Jakarta.

“Tahun 2024, kita memang harus zero miskin ekstrem. Tahun ini pun sebenarnya bisa, itu bergantung pada kalian,” ujar Sri Rahayu, Jumat (23/6/2023).

Menurut Sri Rahayu, para anggota Fraksi PDI Perjuangan baik di DPRD provinsi maupun di DPRD kabupaten/kota punya tanggung jawab untuk mewujudkan Indonesia zero kemiskinan ekstrem tersebut.

“Karena semuanya bergantung pada Bapak-Ibu sekalian. Sebagai panitia anggaran bagaimana bisa menentukan, bisa melakukan perjuangan terhadap program-program yang bisa menghapuskan kemiskinan ekstrem,” jelasnya.

“Ukurannya adalah ketika tahun 2024 ada survey, sudahkah itu menjadi zero,” imbuhnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu juga mengingatkan para anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk senantiasa membangun komunikasi dengan kepala daerah. Menurutnya, kunci mewujudkan Indonesia zero kemiskinan ekstrem terletak pada keinginan yang selaras antara legislatif dan ekskutif.

Sementara itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Agatha Retnosari, mengatakan bahwa untuk jangka pendek, mengatasi kemiskinan ekstrem itu bisa diatasi dengan menyediakan anggaran untuk bantalan sosial.

“Tapi kemudian bagaimana masyarakat mengenyam pendidikan dasar. Kenapa itu penting, semakin tinggi pendidikan seseorang, dia akan mempunyai pilihan lebih banyak untuk mengatasi kesulitan hidupnya,” ujarnya.

Selain mendorong tersedianya lembaga pendidikan yang memadai untuk masyarakat, Agatha juga akan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk menambah anggaran pemberdayaan UMKM.

Menurutnya, sampai hari ini anggaran untuk UMKM sering dipangkas. Padahal, tambah Agatha, kebangkitan UMKM pasca pandemi Covid-19 tidak hanya bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Akan tetapi juga bisa mendorong sektor pariwisata untuk lebih berdaya dalam menopang kesejahteraan masyarakat. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS