SURABAYA – Pasangan Cawali-cawawali Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana mengungkapkan strategi yang digunakan dalam memenangkan Pilkada. Yakni memperbanyak kunjungan ke masyarakat.

Calon wali kota yang diusung PDI Perjuangan (PDIP) ini mengungkapkan, untuk meraih dukungan masyarakat pada Pilwali Surabaya, pasangan Risma-Whisnu blusukan ke masyarakat, yang sehari sampai belasan kali.

“Sehari bisa 17 tempat, kadang 13 tempat,” kata Risma, usai acara Pembekalan dan Deklarasi Calon Kepala Daerah dan Penyelenggara Pilkada Jawa Timur di Gedung Rektorat Universitas Negeri Surabaya, Kamis (12/11/2015).

Risma menegaskan, pendekatan untuk menggalang dukungan masyarakat tidak menggunakan uang. Harapannya, jika dipercaya masyarakat untuk kembali menjabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, dirinya bersama Whisnu tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan.

“Pendekatan kami langsung ke masyarakat. Jadi, kalau dipercaya lagi (sebagai wali kota), kami tidak akan melakukan hal-hal yang negatif,” jelas mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya itu.

Pendekatan yang dilakukan ke masyarakat, jelas Risma, tidak dilakukan dengan memberi uang atau membeli suara. Namun, bertemu langsung dengan menyerap aspirasi mereka, yang nantinya direalisasikan jika kembali diberi amanah memimpin Surabaya.

“Memang melelahkan, tapi strategi itu perlu dilakukan, supaya kami tidak punya utang kepada seseorang, perusahaan atau lainnya,” papar peraih penghargaan Bung Hatta Award Anti Korupsi 2015 itu.

Selama kampanye blusukan ke masyarakat, dirinya bersama Whisnu Sakti Buana lebih banyak diundang warga. Untuk itu, dalam setiap pertemuan dengan warga, suguhan yang dihidangkan sederhana.

“Kami lebih banyak diundang warga, makanya suguhannya, seperti pisang, telo, pohong,” urainya.

Risma juga menegaskan, di PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Risma-Whisnu, tidak ada mahar politik yang diberikan pasangan calon yang mengikuti pilkada. “Di PDIP tidak ada mahar, makanya kita bekerja dengan melakukan pendekatan ke masyarakat,” terangnya

Saat masih menjabat wali kota, tambah Risma, pihaknya telah membangun sistem elektronik yang bisa mengantisipasi intervensi dari pejabat dalam sistem penganggaran, perizinan dan sebagainya. Sistem tersebut di antaranya, E- Budgeting, E-Procurment, serta Single Window.

“Di Surabaya saya sudah membuat sistem yang bisa mencegah adanya pelanggaran. Apalagi sudah ISO, jadi sudah ada standar-standarnya,” katanya

Cara lain yang dilakukan untuk menciptakan tranparansi, adalah dengan memberi akses kepada masyarakat untuk memantau langsung pengelolaan APBD. “Sistem kita buat transparan, sehingga masyarakat tahu yang terjadi di pemerintahan, jika terjadi sesuatu bisa komplain,” tandas mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur, Budi Sulistyono menegaskan, untuk memenangkan pilkada, pihaknya menggunakan strategi gotong royong. Yakni, daerah yang tak menggelar pilkada, wajib membantu pasangan calon yang mengikuti pesta demokrasi di daerah sekitarnya.

“Misalnya di Pilkada Ponorogo, pasangan calon dari PDI Perjuangan dibantu kader partai yang ada di Nganjuk, Tulungagung, dan Magetan,” terang pria yang juga Calon Bupati Ngawi tersebut.

Politisi yang akrab disapa Kanang itu menegaskan, sistem gotong royong itu dilakukan guna memenangkan pilkada serentak yang diselenggarakan di 19 daerah di Jatim, pada 9 Desember mendatang. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS