SURABAYA – Tim Kampanye Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana menyatakan puas terhadap penampilan perdana pasangan calon nomor urut dua ini, dalam sesi perdana debat publik, Jumat (30/10/2015) malam. Komunikasi visual pasangan yang diusung PDI Perjuangan di Pilwali Surabaya 2015 ini juga dinilai sudah berjalan baik.

“Kekompakan Bu Risma dengan Mas Whisnu terbangun bagus. Data yang disajikan lengkap, meski dirasakan fokus masih terlalu membahas sektor pendidikan dan belum menonjolkan keberhasilan di banyak bidang lainnya. Tapi overall sudah sangat bagus,” kata Didik Prasetiyono, juru bicara Tim Kampanye Risma-Whisnu, kemarin.

Menyikapi data tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang disampaikan pasangan Rasiyo-Lucy, pihaknya menyarankan untuk dilakukan pembacaan data secara utuh dan tidak sepotong-sepotong.

“Sekilas angka TPT yang 5% membuat kita bertanya, apakah itu berarti suatu gambaran buruk dari kondisi ekonomi sebuah wilayah. Namun, sebenarnya angka TPT yang relatif lebih tinggi itu sangat umum dijumpai di kota-kota besar,” ujar Didik.

TPT, urainya, adalah persentase penganggur dari seluruh angkatan kerja (di atas 15 tahun, tidak termasuk ibu rumah tangga). Menurutnya, hal itu harus dibaca utuh, karena konsep “bekerja” yang digunakan BPS adalah minimal bekerja selama 1 jam selama 1 minggu berturut-turut.

Kriteria ini, lanjut dia, membuat pekerja sektor informal, buruh serabutan, buruh tani yang bekerja beberapa jam saja, akan dicatat sebagai bekerja.

Di kota besar seperti Surabaya, dimana kualitas pendidikan sudah sangat baik, ungkap Didik, maka tingkat pendidikan angkatan kerja relatif lebih tinggi daripada kota lain. Kondisi seperti itu, terang dia, yang membuat angkatan kerja lebih selektif dalam memilih pekerjaan.

“Mereka cenderung menunggu peluang kerja yang sesuai dengan kualifikasi atau pendidikan mereka yang tinggi. Inilah yang membuat TPT di Surabaya termasuk yang tinggi,” jelasnya.

Membaca data TPT secara utuh, tambah Didik, itu termasuk keberhasilan periode Risma-Whisnu yang berhasil menurunkan TPT dari 7,813% (data BPS 2011) menjadi 5,824 (data BPS 2014).

Jika membandingkan dengan data Jawa Timur sebagai benchmark misalnya, dia mengingkatkan, bahwa 73,5% petani di Provinsi Jatim tidak pernah sekolah atau hanya lulusan SD (data BPS 2014). Hal ini, sebut Didik, tentu berbeda dengan data angkatan kerja dengan basis pendidikan di Kota Surabaya.

Oleh karena itu, dinilai tidak tepat membandingkan TPT kalau tidak mempertimbangkan tingkat pendidikan di suatu wilayah yang diperbandingkan.

Tentang Gini Ratio

Tentang gini ratio yang diungkap pasangan Rasiyo-Lucy berulang-kali, untuk menjadi catatan Kota Surabaya telah berhasil menjadi salah satu kota metropolitan yang paling mencolok perkembangannya.

Menurut Didik, penguatan birokrasi, kemudahan perizinan, dan kepercayaan dunia usaha telah membuat Kota Surabaya menjadi sentra bisnis yang paling menjanjikan dalam sepuluh tahun terakhir. Kondisi ini yang berdampak pada transisi sektor-sektor yang menjadi penggerak ekonomi Surabaya.

Sebagai konsekuensi metropolitan, paparnya, sektor pertanian dan perkebunan semakin sempit, berganti dengan industri, dan untuk kemudian saat ini trend-nya bergeser ke sektor perdagangan dan jasa.

“Pertanian dan industri adalah bisnis yang padat karya, sebaliknya perdagangan dan jasa justru padat modal. Implikasi terhadap perhitungan gini ratio yang salah satunya menghitung standar upah untuk semua sektor akan bergeser terkerek naik, mengikuti perkembangan ekonomi,” urainya.

Upah di Kota Surabaya relatif paling tinggi jika dibandingkan dengan kota-kota lain di sekitarnya. Namun mengapa gini ratio tinggi, menurutnya, akumulasi modal dan meningkatnya jumlah kelas menengah sebagai dampak pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya membuat timbulnya kesenjangan pendapatan.

“Tapi bukan berarti kelompok pendapatan terendah dalam situasi terpuruk, namun pembedanya (yaitu kelompok pendapatan atas) yang melesat pesat akibat bisnis yang berkembang,” terang alumnus Manajemen FE Universitas Airlangga itu.

Data jumlah kelompok atas dengan penghasilan sangat tinggi ini cenderung didapati di kota-kota besar yang memang sedang tumbuh.

Berbeda jika gini ratio dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, di mana mayoritas pekerjanya bekerja di sektor pertanian dengan variasi penghasilan yang tidak mencolok.

“Jadi sekalipun terdapat fakta di Surabaya “kelas berpenghasilan tinggi” meningkat, namun jika diakumulasi dan dibandingkan dengan seluruh penghasilan penduduk di Provinsi Jatim maka tak berarti apa-apa,” ujar anggota Kompartemen UMKM Kadin Jawa Timur periode 2009-2013 ini.

Membaca gini ratio tentunya harus secara utuh membahas data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) untuk membandingkan konsentrasi pertumbuhan beberapa tahun terakhir. PDRB per kapita Kota Surabaya meningkat dari hampir dua kali lipat dari 353,47 (data BPS 2009) menjadi 602,54 (data BPS 2014).

Makna data dibaca utuh, imbuhnya, untuk mengetahui secara komprehensif bahwa pertumbuhan yang dilakukan selama lima tahun terakhir adalah dibarengi juga dengan pemerataan yang juga tentunya melibatkan pembangunan infrastruktur daerah pinggiran kota.

“Ibarat menilai performance sebuah mobil, ya tentu dari laju dan manuver serta tampilan dan fasilitas mobil beserta para penumpang di dalamnya. Tidak bisa kita nilai sebuah mobil hanya dari hitamnya asap knalpot semata,” pungkasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS