Minggu
01 November 2026 | 1 : 12

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Sosialisasi UHC, Wabup Gresik Minta Tenaga Kesehatan Layani Masyarakat Tanpa Membedakan Status

IMG-20230117-WA0017_copy_1199x674_copy_899x505

GRESIK – Pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi perhatian serius Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah. Pasalnya, bidang kesehatan kerap menjadi sorotan publik.

Wakil bupati yang diusung PDI Perjuangan itu mengatakan, tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Lebih mengedepankan sikap humanis.

“Faskes harus terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata wakil bupati perempuan pertama di Gresik saat sosialisasi Universal Health Coverage (UHC) di Puskesmas Menganti, Selasa (17/1/2023).

Bu Min menyampaikan, program UHC harus dimanfaatkan secara maksimal untuk masyarakat. Khsusnya di Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan.

“UHC sudah berjalan kurang lebih tiga bulan, memang banyak kendala yang ditemui di lapangan. Oleh karenanya, kita lakukan komunikasi yang baik tentang kendala yang muncul sehingga ketemu solusi yang sesuai,” harapnya.

Bu Min berpesan, tenaga kesehatan (nakes) tidak boleh membeda-bedakan status masyarakat dalam memberikan pelayanan. Semua harus dilayani dengan baik.

“Sebagai nakes sekaligus ASN, kita harus sadar bahwa kita adalah pelayan masyarakat. Seperti sumpah panjenengan semua, untuk bersedia kapanpun dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kalau dalam pelayanannya masih saja tidak ramah, sebaiknya mundur saja dari nakes,” tegas Bu Min.

Bu Min menegaskan, arahan ini tidak hanya berlaku untuk Puskesmas wilayah Menganti saja. Namun juga seluruh Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Gresik.

Perempuan asal Kecamatan Bungah itu menyampaikan, memang kerap terjadi kendala di lapangan. Seperti banyi berusia diatas 3 tahun belum tercatat dalam kartu keluarga.

Jika mengacu pada regulasi, bayi diatas 3 bulan sudah harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) lantaran sudah tidak bisa lagi memakai NIK orang tua.

“Kalau ada seperti itu utamakan terlebih dahulu, sambil dicatat datanya untuk di kroscek pada desa masing-masing.”

“Masyarakat juga harus sadar tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan. Apalagi dengan berbagai kemudahan dalam mengurus dokumen tersebut,” pungkasnya,” pungkasnya. (mus/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

HEADLINE

Pimpin Kembali PA GMNI Jatim, Deni Wicaksono Andalkan Digital Sebarkan Gagasan Bung Karno

SURABAYA – Ketua DPD Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jawa Timur, Deni Wicaksono, ...
LEGISLATIF

Guntur Dorong Paguyuban MC Blitar Samakan Standar Profesionalisme

BLITAR – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Guntur Wahono, mendorong paguyuban pembawa acara atau ...
EKSEKUTIF

Mas Dhito Ingatkan Pendataan Digital Bansos Harus Sesuai Kondisi Riil, Bukan Like and Dislike

KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengingatkan proses pendataan kependudukan secara digital untuk ...
HEADLINE

Deni Wicaksono Dorong Kader GMNI Isi Ruang Strategis di Lembaga Negara

SURABAYA – Ketua DPD Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jawa Timur, Deni Wicaksono, ...
LEGISLATIF

Salah Tafsir Kuota Perempuan BPD, Komisi A DPRD Jember Minta Pengisian Dievaluasi

JEMBER – Komisi A DPRD Jember menemukan dugaan salah tafsir penerapan kuota minimal 30 persen keterwakilan ...
LEGISLATIF

Dewanti Rumpoko Dorong Trans Jatim Malang Raya Terintegrasi dengan Angkot, Lindungi Pendapatan Sopir

SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, mendorong integrasi Bus Trans Jatim Koridor II Malang ...