Senin
03 Agustus 2026 | 12 : 10

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Sosialisasi UHC, Wabup Gresik Minta Tenaga Kesehatan Layani Masyarakat Tanpa Membedakan Status

IMG-20230117-WA0017_copy_1199x674_copy_899x505

GRESIK – Pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi perhatian serius Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah. Pasalnya, bidang kesehatan kerap menjadi sorotan publik.

Wakil bupati yang diusung PDI Perjuangan itu mengatakan, tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Lebih mengedepankan sikap humanis.

“Faskes harus terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata wakil bupati perempuan pertama di Gresik saat sosialisasi Universal Health Coverage (UHC) di Puskesmas Menganti, Selasa (17/1/2023).

Bu Min menyampaikan, program UHC harus dimanfaatkan secara maksimal untuk masyarakat. Khsusnya di Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan.

“UHC sudah berjalan kurang lebih tiga bulan, memang banyak kendala yang ditemui di lapangan. Oleh karenanya, kita lakukan komunikasi yang baik tentang kendala yang muncul sehingga ketemu solusi yang sesuai,” harapnya.

Bu Min berpesan, tenaga kesehatan (nakes) tidak boleh membeda-bedakan status masyarakat dalam memberikan pelayanan. Semua harus dilayani dengan baik.

“Sebagai nakes sekaligus ASN, kita harus sadar bahwa kita adalah pelayan masyarakat. Seperti sumpah panjenengan semua, untuk bersedia kapanpun dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kalau dalam pelayanannya masih saja tidak ramah, sebaiknya mundur saja dari nakes,” tegas Bu Min.

Bu Min menegaskan, arahan ini tidak hanya berlaku untuk Puskesmas wilayah Menganti saja. Namun juga seluruh Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Gresik.

Perempuan asal Kecamatan Bungah itu menyampaikan, memang kerap terjadi kendala di lapangan. Seperti banyi berusia diatas 3 tahun belum tercatat dalam kartu keluarga.

Jika mengacu pada regulasi, bayi diatas 3 bulan sudah harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) lantaran sudah tidak bisa lagi memakai NIK orang tua.

“Kalau ada seperti itu utamakan terlebih dahulu, sambil dicatat datanya untuk di kroscek pada desa masing-masing.”

“Masyarakat juga harus sadar tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan. Apalagi dengan berbagai kemudahan dalam mengurus dokumen tersebut,” pungkasnya,” pungkasnya. (mus/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

HUT ke-11 Asosiasi BPD, Erma Harap Semakin Solid dan Inspiratif

TULUNGAGUNG – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Erma Susanti, mengucapkan selamat HUT ke-11 ...
LEGISLATIF

DPRD Jatim Temui Sopir Angkot Malang, Dewanti Dorong Dialog Cari Solusi Trans Jatim Koridor II

DPRD Jatim akan menemui sopir angkot Malang Raya yang menolak Trans Jatim Koridor II. Dewanti Rumpoko mendorong ...
LEGISLATIF

Anton Kusumo Minta Penilaian Desil Bansos Berdasarkan Kondisi Ekonomi Riil Keluarga

MADIUN – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun, Anton Kusumo, meminta pemerintah mengevaluasi mekanisme ...
SEMENTARA ITU...

Fatatoh Ajak Pemuda Muhammadiyah Bangun Budaya Politik Berbasis Integritas

Anggota DPRD Kabupaten Blitar Fatatoh Hironi Ulya mengajak Pemuda Muhammadiyah membangun budaya politik yang ...
LEGISLATIF

Andy Firasadi Minta Langkah Luar Biasa Putus Peredaran Narkoba di Jawa Timur

SURABAYA – Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Andy Firasadi, mendesak pemerintah bersama aparat penegak hukum ...
KRONIK

Bupati Lukman Sambut Gembira Peluncuran STAIM Bangkalan, Momentum Tingkatkan IPM

BANGKALAN – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, meresmikan peluncuran Sekolah Tinggi Agama Islam Al Muhsiny (STAIM) di ...