Kamis
17 September 2026 | 9 : 58

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Sosialisasi UHC, Wabup Gresik Minta Tenaga Kesehatan Layani Masyarakat Tanpa Membedakan Status

IMG-20230117-WA0017_copy_1199x674_copy_899x505

GRESIK – Pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi perhatian serius Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah. Pasalnya, bidang kesehatan kerap menjadi sorotan publik.

Wakil bupati yang diusung PDI Perjuangan itu mengatakan, tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Lebih mengedepankan sikap humanis.

“Faskes harus terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata wakil bupati perempuan pertama di Gresik saat sosialisasi Universal Health Coverage (UHC) di Puskesmas Menganti, Selasa (17/1/2023).

Bu Min menyampaikan, program UHC harus dimanfaatkan secara maksimal untuk masyarakat. Khsusnya di Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan.

“UHC sudah berjalan kurang lebih tiga bulan, memang banyak kendala yang ditemui di lapangan. Oleh karenanya, kita lakukan komunikasi yang baik tentang kendala yang muncul sehingga ketemu solusi yang sesuai,” harapnya.

Bu Min berpesan, tenaga kesehatan (nakes) tidak boleh membeda-bedakan status masyarakat dalam memberikan pelayanan. Semua harus dilayani dengan baik.

“Sebagai nakes sekaligus ASN, kita harus sadar bahwa kita adalah pelayan masyarakat. Seperti sumpah panjenengan semua, untuk bersedia kapanpun dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kalau dalam pelayanannya masih saja tidak ramah, sebaiknya mundur saja dari nakes,” tegas Bu Min.

Bu Min menegaskan, arahan ini tidak hanya berlaku untuk Puskesmas wilayah Menganti saja. Namun juga seluruh Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Gresik.

Perempuan asal Kecamatan Bungah itu menyampaikan, memang kerap terjadi kendala di lapangan. Seperti banyi berusia diatas 3 tahun belum tercatat dalam kartu keluarga.

Jika mengacu pada regulasi, bayi diatas 3 bulan sudah harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) lantaran sudah tidak bisa lagi memakai NIK orang tua.

“Kalau ada seperti itu utamakan terlebih dahulu, sambil dicatat datanya untuk di kroscek pada desa masing-masing.”

“Masyarakat juga harus sadar tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan. Apalagi dengan berbagai kemudahan dalam mengurus dokumen tersebut,” pungkasnya,” pungkasnya. (mus/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Kawal Kasus Rudapaksa Disabilitas, Hj. Ansari PDIP Desak Pemulihan Mental Total bagi Korban

PAMEKASAN – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Hj. Ansari, meminta penanganan kasus dugaan rudapaksa terhadap ...
LEGISLATIF

Fraksi PDI Perjuangan Tulungagung Soroti Tingginya Silpa dan Perjuangkan Kelayakan Gaji PPPK

TULUNGAGUNG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tulungagung menyoroti tingginya SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan ...
SEMENTARA ITU...

Kediri Bidik Emas Senam Porprov 2027, Atlet Dibina Sejak Usia SD

KEDIRI — Kabupaten Kediri mulai mematangkan target prestasi cabang olahraga senam untuk menghadapi Porprov Jawa ...
LEGISLATIF

DPRD Trenggalek Dorong Perda Pesantren dan Madin Mulai Berlaku Maksimal 2027

TRENGGALEK – Peraturan daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pesantren dan Madrasah Nonformal atau Madrasah ...
EKSEKUTIF

Terbukti Pungli Retribusi Sampah, Dua PPPK Paruh Waktu DLH Surabaya Diberhentikan

SURABAYA — Pemkot Surabaya memberhentikan dua pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu ...
SEMENTARA ITU...

Tradisi Keduk Beji, Upaya Warga Tawun Melestarikan Sumber Air Jadi Wisata Budaya

NGAWI – Warga Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, terus melestarikan tradisi Keduk Beji sebagai bentuk ...