KETUA Departemen Pemuda DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Pravendi Januarsa menegaskan, Jawa Timur bisa menjadi salah satu provinsi terbaik di Indonesia. Syaratnya, melaksanakan pembangunan dengan tahapan-tahapan jelas dengan skema penganggaran APBD yang menjunjung tinggi efisiensi dan skala prioritas.

“Merealisasikan Jawa Timur baru sebenarnya bukan sekadar mimpi, jika bisa dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang jelas dengan skema penganggaran APBD yang menjunjung tinggi efisiensi dan skala prioritas,” ungkap Pravendi Januarsa, saat bertemu warga Cerme, Gresik, kemarin.

Menurut Aven, sapaan Pravendi, anggota dewan yang memiliki kewenangan dan fungsi terbatas, bukan menjadi penghambat terwujudnya Jawa Timur baru. “Sebagai contoh melalui fungsi legislasi anggota dewan bisa mendesakkan struktur penganggaran daerah yang efektif dan memiliki skala prioritas tanpa menghambat visi dan misi eksekutif daerah yang tertuang dalam RPJMD, urai calon anggota legislatif DPRD Jawa Timur Dapil X (Kab Gresik dan Kab Lamongan) itu.

Saat ini, lanjut Aven, untuk menuju Jawa Timur baru, pemprov seharusnya mulai fokus pada skala prioritas. Empat hal pokok yang menjadi sorotan Aven, yaitu buruknya agenda pemeliharaan infrastruktur jalan, gagalnya program pengentasan kemiskinan, gagalnya pemberantasan kesenjangan antar wilayah, dan gagalnya pemprov dalam memperluas lapangan pekerjaan.

“Empat poin itu bukan semata kritikan tapi berdasar data dan fakta yang ada. Misalnya angka kemiskinan di Jawa Timur masih cukup memprihatinkan, yakni masih 13 persen. Sedangkan rata-rata nasional sudah 11,66 persen,” papar dia.

Terkait infrastruktur jalan, tambah Aven, setiap tahun anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan di Jawa Timur hanya Rp 139 miliar, jauh dari kebutuhan total yang mencapai Rp 1,5 trilliun per tahun. Belum tuntasnya Jalur Lintas Selatan (JLS), dia nilai mempengaruhi agenda pemberantasan kesenjangan antar wilayah selatan dan utara.

“Jika dihitung total anggaran kebutuhan JLS kurang lebih Rp 5 triliun, bandingkan dengan dana hibah bansos sebesar Rp 4,9 triliun pada RAPBD 2014, yang mana hibah bansos hanya bersifat katalisator dalam agenda pengentasan kemiskinan. Bandingkan jika JLS jadi setidaknya bisa memperbaiki hajat hidup 15 juta warga Jatim bagian selatan,” ujarnya.

Sesuai data-data itu, dia menilai Pemprov Jatim belum serius dalam upaya pengentasan kemiskinan. Tindakan pengentasan kemiskinan yang dilakukan selama ini, imbuh Aven, sifatnya jangka pendek dan tak bisa mencegah ekses kemiskinan yang berkepanjangan.

“Menuju Jawa Timur baru, yang perlu diperbaiki adalah orientasi agenda pengentasan kemiskinan dengan analisis strategis yang berkepanjangan. Saya yakin jika orientasinya benar, dalam 15 tahun Jawa Timur baru akan bebas kemiskinan dan bebas kesenjangan antar wilayah,” pungkasnya. (pri)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS