BANYUWANGI – Persoalan sulitnya bahan bakar yang dikeluhkan para nelayan, membuat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyuwangi mengusulkan pendirian stasiun pengisian bahan bakar khusus bagi para nelayan.

Usulan tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyuwangi, Anom Basori, usai rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Selasa (12/10/2022).

“Kami mengusulkan dalam Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, ada norma yang mengatur secara khusus atau setidaknya mengamanatkan tentang pendirian stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) secara merata di elabuhan pendaratan nelayan,“ ujar Anom.

Ketua Komisi lll DPRD Banyuwangi tersebut juga menjelaskan, keberadaan SPBN sangat penting, karena selama ini nelayan di Banyuwangi masih belum mempunyai kepastian akses bahan bakar, sehingga membuat nelayan sering kali tidak bisa melaut akibat tidak mendapatkan bahan bakar.

Sebagian besar nelayan juga masih mengambil dari SPBU umum dengan membawa rekomendasi dari instansi yang berwenang, kerana keberadaan SPBN sangat jarang di Banyuwangi.

“Di wilayah Banyuwangi baru memiliki 2 SPBN yang berlokasi di Pelabuhan Muncar. Itupun masih dikelola Provinsi Jatim. Jadi, dengan adanya SPBN di setiap pelabuhan pendaratan nelayan, kami yakin aktivitas nelayan akan terjamin karena akses bahan bakar minyak bersubsidi lebih mudah dan sesuai dengan kebutuhan melaut,“ jelasnya.

Lebih lanjut, Anom juga berharap kepada Pemkab Banyuwangi untuk membentuk satuan tugas (Satgas) pembentukan SPBN di seluruh Pelabuhan pendaratan ikan yang nantinya akan diatur dalam peraturan bupati (perbup).

Sedangkan agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sekaligus untuk menambah pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anom mengusulkan akan lebih bagus apabila SPBN nantinya dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“SPBU khusus nelayan, nantinya bisa dikelola pemda melalui BUMD,“ tandasnya. (ryo/set)