Sabtu
05 September 2026 | 11 : 20

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

PDI Perjuangan Jatim Dukung Langkah Tegas Kemenag Larang Konvoi Khilafah

PDIP-Jatim-Sri-Untari-B-16092021

SURABAYA– Langkah tegas Kementerian Agama (Kemenag) yang melarang konvoi khilafah di Indonesia mendapatkan dukungan dari DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya langkah Kemenag yang melarang adanya konvoi khilafah atau kegiatan yang membawa-bawa nama khilafah.

“Kita mendukung penuh upaya Kemenag untuk melakukan pelarangan terhadap konvoi khilafah, karena negara ini adalah negara Pancasila. Sudah ada dasar hukumnya, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tertuang dalam Undang-Undang 1945, dan landasan kita adalah Pancasila,” ujar Untari, Selasa (31/5/2022).

Karena itu, jelas Untari, tidak dibenarkan segala narasi yang bertentangan dengan Pancasila. Ia juga mengajak seluruh elemen untuk belajar konflik berkepanjangan yang menimpa sebagian negara-negara di Timur Tengah karena isu agama.

“Tidak dibenarkan apa pun yang ada di republik ini selain negara yang berdasarkan Pancasila. Kita sudah melihat bagaimana Uni Soviet, bagaimana Timur Tengah mengalami konflik berkepanjangan gegara isu khilafah,” terangnya.

Ketua Umum Dekopin itu pun mengajak pada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama tetap berjuang dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Maka, mari kita bersama-sama berjuang untuk kepentingan tetap, Indonesia yang satu. Persatuan Indonesia di bawah ideologi Pancasila. Menjadi satu-satunya jalan keluar, menjadi satu-satunya dasar negara kita, abadi, lestari, dan selamanya,” tegasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya telah viral di media sosial video sejumlah pemotor konvoi ‘kebangkitan khilafah’ di Cawang, Jakarta Timur.

Dalam video tersebut, terlihat poster bertuliskan kata-kata ‘khilafah’ sengaja dipasang di bagian belakang motor. Pengendara sepeda motor mengenakan baju berwarna hijau.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan khilafah jelas dilarang di Indonesia.

“Yang jelas khilafah tidak boleh di Indonesia,” kata Yaqut kepada wartawan, Senin (30/5/2022). (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KABAR CABANG

PDI Perjuangan Trenggalek Gelontor Ribuan Liter Air Bersih, Sehari Lima Desa Jadi Sasaran

TRENGGALEK – PDI Perjuangan Kabupaten Trenggalek menggelontorkan ribuan liter air bersih ke desa-desa yang ...
KRONIK

Banyuwangi Gelar “Festival Literasi Using”, Upaya Lestarikan Bahasa Daerah

BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menggelar Festival Literasi Using. Ajang ini menjadi cara ...
LEGISLATIF

Model Malang Berhasil, Untari Akan Perluas Pelestarian Aksara Jawa ke Seluruh Sekolah di Jatim

MALANG – Keberhasilan penerapan model pembelajaran dan pelestarian aksara Jawa di sejumlah sekolah di Malang ...
KRONIK

Waktu Tinggal Tiga Bulan, Widarto Pesimistis APBD Jember 2026 Terserap Optimal

JEMBER – Tambahan ruang fiskal Kabupaten Jember mencapai ratusan miliar rupiah. Namun, waktu untuk membelanjakannya ...
KRONIK

Di Tempat Hasto Dilahirkan, Demokrasi Dibicarakan Lewat Gamelan dan Tarian

YOGYAKARTA – Tidak ada kemewahan ruang pertemuan hotel. Tidak ada pendingin udara yang membuat suasana malam terasa ...
LEGISLATIF

Puan Dukung Penegakan Hukum 21 Badan Usaha Terkait Karhutla, Minta Prosesnya Transparan

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung langkah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan penegakan hukum ...