SURABAYA – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, meminta negara memperkuat intervensi di sektor pendidikan melalui berbagai bentuk subsidi. Menurutnya, persoalan biaya tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu, untuk melanjutkan pendidikan.

Pesan tersebut disampaikan Untari seusai mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jawa Timur dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto di Gedung DPRD Jatim, Jumat (14/8/2026).

Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, kemerdekaan harus dimaknai sebagai hadirnya kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan.

“Anak-anak kita banyak yang tidak bisa bayar karena PTN, ini perlu menjadi catatan. Subsidi pendidikan harus benar merata dan dirasakan bagi yang membutuhkan,” kata Untari.

Ia menilai persoalan biaya masih menjadi salah satu hambatan bagi anak-anak yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk melanjutkan pendidikan, tetapi berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Karena itu, intervensi negara diperlukan agar kemampuan ekonomi keluarga tidak menentukan sejauh mana seorang anak dapat mengakses pendidikan.

Dia juga mendukung penguatan program Sekolah Rakyat yang dinilai dapat membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari kelompok masyarakat yang selama ini belum memperoleh kesempatan secara optimal.

“Sekolah Rakyat perlu mendapat dukungan. Anak-anak kita yang terpinggirkan dan tercecerkan sehingga bisa menikmati kesempatan bersekolah,” ujarnya.

Namun, menurutnya, perluasan akses pendidikan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas. Pendidikan tidak cukup hanya memastikan anak bersekolah, tetapi juga harus membekali mereka dengan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan.

“Selain memperluas akses pendidikan, yang perlu menjadi catatan kita adalah kualitas pendidikan itu juga,” katanya.

Untari menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi semakin penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan tenaga kerja terampil. Indonesia, termasuk Jawa Timur, membutuhkan generasi yang tidak hanya memiliki kesempatan belajar, tetapi juga kompetensi untuk memasuki dunia kerja dan menciptakan lapangan usaha.

Kemiskinan Masih Jadi Pekerjaan Rumah

Selain pendidikan, Untari menyoroti persoalan kemiskinan yang masih menjadi tantangan pembangunan di Jawa Timur.

Ia menyebut kelompok masyarakat yang masuk desil bawah masih membutuhkan perhatian dan intervensi pemerintah agar dapat keluar dari kerentanan ekonomi.

“Jumlah desil 1-4 di Jawa Timur masih di 20,9 juta yang kita usaha masih terus berusaha untuk menyelesaikan,” jelasnya.

Menurut Untari, intervensi terhadap kelompok masyarakat bawah tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Penguatan kapasitas ekonomi juga perlu dilakukan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.

Salah satunya melalui pemberdayaan usaha mikro dengan akses pembiayaan berbunga rendah.

“Yang dibangun di Jatim itu mendorong ultra mikro, bunganya sangat kecil. Sehingga kita salah satunya melakukan suntikan modal untuk BUMD kredit,” pungkasnya.

Bagi Untari, pendidikan dan penguatan ekonomi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Pendidikan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup, sementara dukungan ekonomi membantu keluarga bertahan dan berkembang sehingga anak-anak mereka tidak kehilangan kesempatan pendidikan hanya karena persoalan biaya.

Dengan demikian, momentum 81 tahun kemerdekaan menurutnya harus menjadi pengingat bahwa pembangunan belum selesai hanya dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik. Negara juga harus memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh kesempatan untuk hidup lebih sejahtera. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS