JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) memberi perhatian serius terhadap nasib kontributor, tenaga honorer, dan PPPK RRI, terutama terkait kepastian hak dan keberlanjutan pekerjaan mereka.

Hal itu disampaikan Novita saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test 15 calon Dewas RRI periode 2026–2031 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Novita menilai efisiensi anggaran di RRI tidak boleh berujung pada berkurangnya perlindungan terhadap pekerja yang selama ini berada di garis depan operasional penyiaran.

“Jangan sampai efisiensi anggaran justru membuat pekerja yang berada di garis depan penyiaran menanggung beban paling besar. Kami ingin tahu apa jaminan perlindungan bagi kontributor, tenaga honorer, dan PPPK RRI, termasuk kepastian hak dan keberlanjutan pekerjaan mereka,” tegas Novita.

Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, calon Dewas RRI tidak cukup hanya memahami tata kelola lembaga penyiaran. Mereka juga perlu memiliki perhatian terhadap kepentingan publik dan para pekerja yang menopang operasional RRI.

Novita menekankan, RRI memiliki posisi berbeda dengan media komersial karena mengemban mandat sebagai lembaga penyiaran publik. Karena itu, orientasi pengelolaannya tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan pasar dan efisiensi.

Selain persoalan pekerja, Novita meminta calon Dewas memastikan RRI tetap memberikan ruang bagi kelompok masyarakat yang selama ini rentan kehilangan akses terhadap media.

Kelompok tersebut antara lain penyandang disabilitas, perempuan, masyarakat adat, serta kelompok minoritas.

“Lembaga penyiaran publik harus hadir untuk mereka yang suaranya sering tidak terdengar. Kalau kelompok rentan tidak mendapatkan ruang yang layak, lalu di mana fungsi publik RRI?” ujarnya.

Novita juga mengingatkan tantangan Dewas RRI periode 2026–2031 tidak hanya menjaga keberlangsungan institusi. Dewas mendatang juga dituntut menjaga independensi, memperluas akses publik, memperkuat transformasi digital, sekaligus memastikan efisiensi tidak menggerus mandat pelayanan publik.

Menurutnya, perubahan perilaku audiens harus direspons melalui inovasi dan transformasi digital. Namun, perubahan tersebut tetap harus mempertahankan karakter RRI sebagai lembaga yang bekerja untuk kepentingan masyarakat luas.

“Kalau RRI ingin tetap menjadi rumah bagi publik, maka kepentingan pekerja dan kelompok masyarakat yang selama ini kurang terdengar juga harus menjadi perhatian,” katanya.

Legislator DPR RI dari Dapil Jatim VII ini menegaskan, efisiensi anggaran tetap dapat dilakukan sepanjang tidak menghilangkan perlindungan terhadap pekerja maupun mengurangi kualitas pelayanan publik.

“Kita membutuhkan Dewas yang berani menjaga pekerja, melindungi kelompok rentan, dan memastikan uang negara benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas. Efisiensi boleh dilakukan, tetapi jangan sampai efisiensi menghilangkan manusia dan suara publik yang menjadi alasan RRI ada,” pungkasnya.

Uji kelayakan tersebut diikuti 15 calon Dewas RRI dari berbagai latar belakang, mulai dari internal RRI, profesional media, akademisi, konsultan hingga mantan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Proses seleksi dilakukan secara terbuka dan mencakup penyampaian visi-misi, uji kelayakan, penentuan urutan calon, serta pemberitahuan kepada publik melalui media cetak dan elektronik. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS