KABUPATEN PROBOLINGGO – Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko melakukan silaturahmi dan audiensi bersama SDM Program Keluarga Harapan (PKH) di Guest House Kraksaan, Jum’at (27/5/2022).

Plt Bupati dari PDI Perjuangan itu mengatakan,  selama ini program pengentasan kemiskinan menjadi perhatian bersama. Perlu adanya keberanian agar orang sudah tidak memenuhi syarat dan mampu tidak menerima program PKH.

“Ayo kita lakukan secara simultan. Jika SDM PKH mempunyai kendala di lapangan terkait adanya orang yang sudah tidak berhak menerima program PKH bisa dilakukan pembatasan di Musdes (Musyawarah Desa),” katanya.

Jika ada kesulitan, Timbul meminta agar anggota SDM PKH untuk melakukan pendataan yang layak dan tidak layak untuk selanjutnya dilaporkan ke Dinsos Kabupaten Probolinggo maupun DPMD Kabupaten Probolinggo.

“Kalau begini terus, masalah kemiskinan ini tidak akan selesai. Nanti dari data yang ada, DPMD maupun Dinsos bisa langsung berkoordinasi dengan desa agar segera dilakukan Musdes,” jelasnya.

Timbul juga berharap agar SDM PKH ini bisa membantu kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sebab seorang pimpinan maupun OPD tidak akan mampu menyelesaikan masalah kemiskinan tanpa adanya komitmen semua pihak yang ada di lingkungan Pemkab Probolinggo.

“Komitmen bersama harus dilakukan jika ingin segera keluar dari garis kemiskinan,” tandas Plt Bupati Timbul.

Bantuan, lanjut dia, harus diberikan kepada orang-orang yang memang berhak. Jika bantuan diberikan kepada yang berhak, maka nantinya akan mengangkat harkat dan martabat masyarakat.

“Marilah kita memberikan penyadaran kepada masyarakat dan bersama-sama berpartisipasi dalam pembangunan agar bisa mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo,” tegasnya.

Sementara Ketua Paguyuban SDM PKH Kabupaten Probolinggo, Mashudi mengungkapkan, selain untuk silaturahmi, kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan program PKH kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

“SDM PKH ini tugasnya membantu kelancaran program PKH. Untuk memaksimalkan program kemiskinan perlu kebijakan agar bisa mendorong maksimalisasi kinerja teman-teman di lapangan,” ujarnya.

Sedangkan Korkab (Koordinator Kabupaten) PKH Fathurrozi Amien menyampaikan, PKH ini merupakan program bantuan bersyarat. Bukan hanya miskin saja, tetapi juga bersyarat. Salah satu tujuan PKH bagaimana bisa memutus rantai kemiskinan serta menjadi KPM mandiri dan sejahtera secara ekonomi.

“Untuk penerima PKH ini harus terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Syaratnya mencakup bidang kesehatan (ibu hamil dan balita), pendidikan (ada anak sekolah SD hingga SMA) dan kesejahteraan sosial (disabilitas dan lansia). Jika salah satu hilang, maka bansos PKH tidak bisa dicairkan,” pungkasnya. (drw/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS