SURABAYA – Sekitar 29 ribu usulan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) masih mengantre untuk mendapatkan penanganan di Surabaya. Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Eri Irawan meminta verifikasi lapangan diperketat agar program perbaikan benar-benar menyasar rumah warga dengan tingkat kerusakan paling berat.

Eri mengatakan, keterbatasan anggaran dan besarnya jumlah warga yang membutuhkan membuat penanganan Rutilahu harus dilakukan berdasarkan skala prioritas. Rumah dengan kondisi paling mendesak, terutama yang berpotensi mengancam keselamatan penghuni, harus mendapat perhatian lebih dahulu.

“Kemarin disepakati penuntasannya dilakukan berdasarkan prioritas paling urgen, yaitu rumah dengan tingkat kerusakan berat,” tegas Eri Irawan, Rabu (7/10/2026).

Menurut Eri, DPRD Surabaya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mempercepat penanganan antrean Rutilahu. Verifikasi lapangan dinilai penting agar data usulan tidak sekadar menjadi daftar administratif, tetapi benar-benar menggambarkan kondisi rumah warga.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pemkot agar ada akselerasi penuntasannya,” ujar politisi muda PDI Perjuangan itu.

Eri menyebut kebutuhan penanganan Rutilahu cukup besar, termasuk warga yang masuk kelompok desil 1 hingga 5. Karena itu, pemetaan kondisi rumah secara langsung menjadi bagian penting dalam menentukan penerima prioritas.

Di sisi lain, Eri mengapresiasi kapasitas perbaikan Rutilahu yang selama ini mampu mencapai rata-rata 4.000 hingga 5.000 unit per tahun melalui dukungan APBD maupun kolaborasi lintas sektor.

“Selama ini kita mampu menuntaskan rata-rata 4.000 hingga 5.000 unit Rutilahu per tahun, baik bersumber dari APBD maupun hasil kolaborasi lintas sektor,” jelasnya.

Sepanjang 2026, Pemkot Surabaya terus menggenjot program bedah rumah. Hingga Oktober, sebanyak 1.655 unit rumah warga tidak mampu telah selesai diperbaiki melalui kombinasi pendanaan APBD, APBN, dan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Pemkot Surabaya juga dijadwalkan meluncurkan pengerjaan Rutilahu tahap keenam berbasis swakelola tipe IV pada November 2026. Pengerjaan tersebut diproyeksikan selesai pada akhir Desember.

Sementara itu, secara akumulatif sejak kewenangan penanganan Rutilahu berada di bawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) pada 2022 hingga Oktober 2026, sebanyak 13.709 unit rumah telah diperbaiki.

Bagi Eri, capaian tersebut perlu terus ditingkatkan agar antrean Rutilahu dapat ditekan. Namun, percepatan tidak boleh mengabaikan ketepatan sasaran.

Karena itu, verifikasi kondisi rumah secara langsung dan penerapan skala prioritas menjadi kunci agar setiap intervensi benar-benar diberikan kepada warga yang paling membutuhkan. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS