SURABAYA – Persoalan stunting masih menjadi fokus utama dari pemerintah pusat. Seperti diketahui, saat ini Jawa Timur menjadi salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi tertinggi di Indonesia.

Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, terdapat 4 kabupaten di Jawa Timur yang masih berada di kategori merah dengan prevalensi di atas 30 persen, yakni Bangkalan, Pamekasan, Bondowoso, dan Lumajang.

Menanggapi hal tersebut, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, mengatakan, kurang maksimalnya penurunan stunting dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mulai dari kesulitan ekonomi, hingga kultur masyarakat di suatu daerah.

Misalnya, budaya menikahkan anak di usia dini yang masih kerap terjadi. Padahal di usia tersebut, kondisi emosional anak masih belum stabil. Jika terjadi kehamilan, juga lebih rentan mengalami anemia dan preeklamsia yang memengaruhi kondisi perkembangan janin, dan berisiko mengalami masalah tumbuh kembang saat lahir, seperti stunting.

“Kultur yang terbangun di tempat stunting yang masih tinggi itu adalah kultur yang sifatnya subordinatnya tinggi, sehingga menjadikan banyak masyarakat masih sangat jauh tertinggal. Dimulai dari pernikahan dini, usia 13 tahun sudah dinikahkan, ini ovarium dan rahimnya itu belum matang,” ujarnya, Jumat (1/4/2022).

Untuk itu, tambah Untari, perlu adanya perhatian penuh dari seluruh pihak dalam mengatasi hal tersebut. Ia pun meminta tiap pemerintah daerah melakukan monitoring, mulai dari tingkat RW untuk memastikan kesehatan tiap warganya. Upaya perbaikan gizi juga harus terus dilakukan dan dimulai dari tahap pencegahan, hingga penanganannya.

“Negara memberikan perhatian penuh pada stunting ini dengan tujuan untuk membuatnya menghilang, karena setiap warga ini kan berhak untuk sembuh, dan kesehatan itu juga tanggung jawab negara,” ujar anggota Komisi E itu.

“Bagaimana kesehatan calon ayah dan ibu? Ini yang penting dan menjadi perhatian bagi pemerintah-pemerintah daerah. Keluarga-keluarga stunting ini dicari, dibantu melalui makanan, susu, makanan tambahan, yang semuanya itu berimplikasi kepada perbaikan gizi yang menyebabkan anak-anak ini menjadi lebih baik kesehatannya,” imbuhnya.

Selain itu, pihaknya juga telah bertemu dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan mengalokasikan dana sekira 38 miliar untuk program penanganan stunting di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

“Kami sudah bicara dengan Dinas Sosial melalui program yang kita alokasikan di Dinas Kesehatan itu untuk monitoring ibu hamil dan stunting. Jadi, tinggal nanti implementasinya yang kita harus monitoring,” pungkasnya. (nia/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS