PONOROGO – Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2021 melalui rapat paripurna DPRD Ponorogo yang berlangsung di ruang rapat paripurna gedung DPRD Ponorogo, Senin (28/3/2022).

Di hadapan anggota dewan, Kang Giri, sapaan akrab Sugiri, menyampaikan berbagai capaian kinerja dan prestasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo selama tahun 2021, baik di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian, dan lain-lain.

Salah satu kinerja capaian makro yang ditorehkan Pemkab Ponorogo, yakni angka indeks pembangunan manusia (IPM) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 IPM Kabupaten Ponorogo mencapai 70,81 dan selanjutnya pada tahun 2021 mencapai 71,06 atau tumbuh 0,35 persen poin.

Peningkatan angka IPM tahun 2021 ini dipengaruhi dari beberapa indeks pembentuknya, yakni indeks kesehatan, pendidikan, maupun pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan.

“Di tahun 2021 ini ada peningkatan 0,25 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya yakni tahun 2020,” papar politisi PDI Perjuangan itu.

Selain capaian kinerja, Pemkab Ponorogo juga menerohkan berbagai prestasi, di antaranya penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kesembilan kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Ponorogo, penghargaan Kota Layak Anak kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) 2021, penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (P3A), penghargaan Badan Publik Menuju Informatif tingkat kabupaten/kota se-Jawa Timur 2021 dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik ‘KIP AWARDS’ tahun 2021 Provinsi Jawa Timur, dan masih banyak lagi.

Sementara itu, Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, mengatakan, 6 dari 8 fraksi menyetujui dibentuknya panitia khusus (pansus) LKPJ bupati tahun anggaran 2021 ini.

“Yang pertama berdasar PP dan peraturan DPRD, maka LKPJ ini dibentuk pansus. Ini berdasarkan kesepakatan fraksi, dari 8 fraksi yang 6 setuju. Jadi, 2 fraksi harus menghormati,” ujar Sunarto usai rapat paripurna DPRD.

Bupati Sugiri juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengikuti tahapan-tahapan dari sidang paripurna DPRD Ponorogo.

“Termasuk legislatif sepakat dibentuk pansus, ya kita ikuti nanti tahapannya. Yang jelas, kita sudah menjalankan kinerja dan penggunaan anggaran di tahun 2021 kemarin secara transparan serta akuntabel,” jelasnya. (jrs/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS