KEDIRI – Komisi C DPRD Kota Kediri dipimpin langsung ketuanya, Sunarsiwi Kurnia Ganik Pramana meninjau lingkungan Wonosari, Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Jumat (18/3/2022), yang air tanahnya dilaporkan terjadi pencemaran.

Warga Wonosari mengeluhkan air tanah di kawasan tersebut sangat kotor dan tidak layak dikonsumsi dan keperluan mandi.

Di Wonosari, Ganik Pramana bersama anggota dewan lainnya mendatangi beberapa rumah warga dan melihat kondisi air di kamar mandi.

Dari data yang dihimpin para wakil rakyat, air tanah di wilayah tersebut terkontaminasi logam besi (fe). Menurut Ganik, kandungan Fe dan mangaan dalam air cukup tinggi.

“Kalau dikonsumsi sangat tidak layak. Coba lihat kualitas air kamar mandinya. Buat mandi saja girik-girik kok,” ujar Mbak Ganik, sapaan akrab kader Banteng ini.

Menurutnya salah satu solusi yang disampaikan legislatif adalah pemasangan jaringan air PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). “Kalau menjernihkan sendiri air yang sudah tercemar, saya rasa sangat sulit. Kami akan bicarakan di Komisi B untuk berkomunikasi dengan pihak PDAM,” ujarnya.

Dia mengaku heran, mengapa persoalan pencemaran air tanah ini baru diungkap sekarang. Padahal, sesuai penuturan warga, peristiwa pencemaran itu sudah berlangsung lama.

“Menurut informasi di sini terjadi pencemaran. Setelah kita sampai ke sini, ternyata masalah ini katanya sudah berlangsung lama. Kok baru sekarang dimunculkan. Yang jadi pertanyaan kan itu,” sebut Ganik Pramana.

“Pemerintah harusnya hadir dan selalu rutin melakukan pengecekan,” imbuh Mbak Ganik.

Sementara itu, Sujoko Adi Purwanto yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Kediri menambahkan, jika 30 titik rumah terdampak pencemaran yang ada di Kelurahan Bujel telah dipasang air dari PDAM Kota Kediri.

Sedang Lurah Bujel, Mujiyo mengaku ada sekitar 270 rumah warga yang terdampak pencemaran. Pihaknya belum bisa memastikan pencemaran air itu berasal dari mana.

Soal pemasangan jaringan PDAM, ungkapnya, saat ini baru untuk 30 rumah. “Saya koordinasi dengan PU, untuk yang belum diupayakan diusulkan lagi mengingat saat ini terkendala keterbatasan anggaran, sehingga masih 30 rumah yang digratiskan pemasangannya,” terang Mujiyo. (puter/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS