Senin
07 September 2026 | 4 : 07

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Puan Tegaskan Pemilu Digelar 2024, Forum Jokowi Jatim Mengapresiasi

pdip-jatim-220302-aven

SURABAYA – Forum Jokowi Jawa Timur mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani yang menegaskan Pemilu 2024 tetap digelar 14 Februari 2024. Pernyataan Puan disampaikan saat mengunjungi kantor DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, kemarin malam.

“Pernyataan dan penegasan Mbak Puan itu patut diapresiasi di tengah manuver beberapa elit parpol untuk menunda pemilu,” kata Koordinator Forum Jokowi Jawa Timur Aven Januar dalam keterangannya kepada media ini, di Surabaya Rabu (2/3/20222). .

“Hal itu penting bagi PDI Perjuangan yang mencanangkan target hattrick kemenangan saat Pemilu 2024,” imbuh politisi Banteng ini.

Menurut Aven, usulan penundaan pemilu adalah manuver elit parpol lain yang justru akan melemahkan momentum PDI Perjuangan merebut kemenangan di Pileg 2024.

Baca juga: Pemilu Kurang 715 Hari, Mbak Puan Beri Arahan Khusus untuk Banteng-banteng Surabaya

Dia punya catatan, elektabilitas PDI Perjuangan dari beberapa lembaga survei tetap berada di puncak dengan persentase kenaikan suara 2% hingga 4% dari suara Pileg 2019 lalu.

“Forum Jokowi Jawa Timur juga telah bersikap menolak penundaan pemilu. Tidak ada alasan yang rasional kenegaraan maupun peraturan perundang-undangan yang lain untuk menunda pemilu 2024,” bebernya.

Disisi lain, tambah Aven, soal tingginya biaya penyelenggaraan pemilihan umum serentak di 2024, harus dievaluasi dan dikritisi kembali dengan menjunjung tinggi efisiensi dan skala prioritas proporsional anggaran.

Sehingga proses Pemilu perentak tetap bisa berjalan seperti yang telah ditetapkan pada sidang paripurna DPR RI beberapa waktu lalu.

“Salah satu alasan yang diajukan para pengusul penundaan pemilu adalah soal anggaran. Harusnya mudah saja, rancangan anggaran yang ada dievaluasi kembali, dan masih ada waktu soal itu,” jelas Aven.

Terkait sikap penundaan pemilu ini, imbuh mantan aktifis Reformasi 98 ini, Forum Jokowi Jatim telah menyiapkan beberapa agenda sosialisasi kemasyarakatan dengan mengusung slogan menolak penundaan pemilu 2024.

“Saat ini kami telah berkomunikasi dengan 10 elemen eks relawan Jokowi di Jawa Timur, untuk bersama-sama melakukan sosialisasi penolakan penundaan pemilu tersebut, yang dimulai pada maret 2022 ini dan rencana akan diselenggarakan di 18 kota/kab sejatim,” pungkasnya. (goek)

Diberitakan, Puan Maharani saat bertemu para kader PDI Perjuangan Kota Surabaya di Kantor DPC, Selasa (1/3/2022) malam menegaskan, Pemilu sudah disetujui akan diselenggarakan 2024.

“Yang pertama, Pemilu sudah ditetapkan oleh Pemerintah, DPR, dan KPU, dan disetujui oleh semua fraksi. Fraksi itu artinya partai, bahwa akan diadakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024,” kata Puan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KABAR CABANG

Ranting dan Anak Ranting se-Kecamatan Kedungwaru Siap Rebut Kemenangan Pemilu

TULUNGAGUNG – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung menggelar konsolidasi internal dalam rangka Musyawarah ...
BERITA TERKINI

Dewanti: Investasi Pariwisata Harus Diikuti Kesiapan Infrastruktur

SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Dewanti Rumpoko menegaskan, masifnya investasi di sektor ...
BERITA TERKINI

Semeru Erupsi, Eko Yunianto Minta Mitigasi Bencana Diperkuat

Anggota DPRD Jatim Eko Yunianto meminta mitigasi Gunung Semeru diperkuat, jalur evakuasi dipastikan siap, serta ...
KABAR CABANG

Komitmen Perkuat Konsolidasi, Ranting dan Anak Ranting se-Kecamatan Rejotangan Siap Menangkan Pemilu 2029

TULUNGAGUNG – Pengurus Ranting dan Anak Ranting PDI Perjuangan se-Kecamatan Rejotangan terbentuk dengan ...
BERITA TERKINI

Yuzar Rasyid Dorong Warga Segera Urus Perubahan Desil Agar Bansos Tepat Sasaran

KEDIRI — Anggota DPRD Kota Kediri Yuzar Rasyid mendorong warga yang mengalami kenaikan desil secara tiba-tiba untuk ...
BERITA TERKINI

Arjuna Minta Verifikasi Data Kemiskinan Dilakukan Jemput Bola

SURABAYA — Sekretaris Komisi D DPRD Surabaya Arjuna Rizki Dwi Krisnayana meminta proses verifikasi dan koreksi data ...