Kamis
06 Agustus 2026 | 4 : 32

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Kali Kedua, Pemkab Ponorogo Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng

PDIP-Jatim-Bupati-Sugiri-22022022

PONOROGO – Kelangkaan dan mahalnya minyak goreng masih terjadi hingga saat ini. Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo kembali menggelar operasi pasar minyak goreng untuk yang kedua kalinya di beberapa wilayah, Selasa (22/2/2022).

Jika pada operasi pasar minyak goreng pertama, Pemkab Ponorogo menyediakan 4000 liter, kali ini bertambah menjadi 6000 liter. Pembagian dilakukan di empat titik, yakni di Paseban Alun-Alun, Pendopo Kecamatan Kauman, Pendopo Kecamatan Pulung, dan Pendopo Kecamatan Sawoo. Per liter minyak goreng dibanderol Rp 13.500 rupiah. Setiap warga maksimal diperbolehkan membeli 2 liter.

“Hari ini kami sediakan 6000 liter minyak goreng per liternya 13.500 rupiah. Kita bagi di 4 titik, yaitu di Paseban Alun-Alun, Pendopo Kecamatan Kauman, Pendopo Kecamatan Pulung dan Pendopo Kecamatan Sawoo. Di Paseban 3000 liter, di titik yang lain masing-masing 1000 liter,” ucap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, usai memantau pelaksanaan operasi pasar minyak goreng di Paseban Alun-Alun Ponorogo.

Wakabid Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Ponorogo itu menjelaskan, operasi pasar ini adalah untuk menstabilkan harga agar sesuai HET (harga eceran tertinggi). Operasi akan terus digelar sepanjang masih ada kelangkaan minyak goreng di Ponorogo. Jika dirasa harga sudah stabil sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah, serta ketersediaan minyak goreng dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, baru operasi akan dihentikan.

“Ini upaya untuk mengintervensi pasar sama kebutuhan mendesak di pasaran. Kalau masih langka, maka akan digelar lagi (operasi pasar, red). Kita lihat dulu stoknya,” imbuhnya.

Dalam operasi pasar sempat terjadi desak-desakan dan kerumunan warga. Kegaduhan pun tak terelakkan. Hal itu terjadi bukan tanpa alasan. Bupati Sugiri menyampaikan, terjadi keterlambatan karena mobil box pengantar minyak goreng sempat mengalami ban bocor di Saradan, Madiun. Yang mana seharusnya operasi dimulai pukul 9 pagi, namun terlambat setengah jam kemudian.

“Terjadi kerumunan seperti ini karena mobilnya mogok di Saradan. Sehingga terjadi keterlambatan. Warga sudah datang, minyak baru datang,” jelasnya.

Sementara itu, Suprapti (66), warga Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, mengaku senang dengan adanya operasi pasar minyak goreng ini. Ia rela menunggu sejak jam 7 pagi demi mendapatkan 2 liter minyak goreng. Walaupun ia sempat berdesak-desakkan dan akhirnya mendapatkan prioritas dengan dibantu Satpol PP.

“Alhamdulillah dapat keringanan. Saya antre paling awal, belum ada orang. Sayangnya, orangnya sulit diatur, desak-desakan. Harapan saya harga minyak di pasaran diturunkan, sebab selama ini tidak terjangkau,” bebernya. (jrs/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Panitia Soekarno Cup 2026 Pastikan Persiapan Mencapai Seratus Persen

SURABAYA – Panitia Soekarno Cup 2026 menyatakan kesiapan penuh menjelang pembukaan turnamen yang akan menyajikan ...
KRONIK

Hj. Ansari Tegaskan Dana Haji Tidak Mengendap: Dikelola Transparan dan Berbasis Syariah

PAMEKASAN – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Dapil Jatim XI (Madura), Hj. Ansari, mengajak masyarakat Madura untuk ...
KRONIK

Bupati Lukman: Integritas Itu Fondasi, Kepercayaan Publik Nomor Satu

BANGKALAN – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam menghadirkan ...
EKSEKUTIF

Rijanto: Keberhasilan Pembangunan Blitar Ditentukan Kualitas SDM, Bukan Sekadar Infrastruktur

BLITAR – Bupati Blitar Rijanto menegaskan keberhasilan pembangunan daerah tidak semata diukur dari banyaknya ...
KRONIK

Mahasiswa STAI Al Utsmani Dapat KIP 6 Juta Per Semester, Ina: Gunakan untuk Kebutuhan Kuliah

BONDOWOSO – Anggota Komisi VIII DPR RI, Ina Ammania, menegaskan bahwa Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) ...
LEGISLATIF

Infrastruktur Jadi Prioritas Perubahan APBD 2026, DPRD Jatim Respons Aspirasi Desa

DPRD Jawa Timur dan Pemprov Jatim menyepakati Perubahan APBD 2026 dengan pembangunan infrastruktur sebagai ...