Doding Rahmadi minta kontraktor proyek Bendungan Bagong gotong royong biayai perbaikan Jalan Trenggalek–Bendungan melalui CSR.

TRENGGALEK — Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, minta para kontraktor proyek Bendungan Bagong ikut bergotong royong membiayai perbaikan Jalan Trenggalek–Bendungan melalui skema corporate social responsibility (CSR).

Langkah ini didorong sebagai solusi konkret atas kerusakan jalan yang telah berlangsung lama akibat aktivitas kendaraan proyek yang melintas setiap hari.

Pernyataan tersebut disampaikan Doding dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama masyarakat, LSM LIRA, serta sejumlah pemangku kepentingan di aula DPRD Trenggalek, Senin (4/5/2026).

Ia menegaskan, kondisi jalan yang rusak parah tidak bisa lagi ditangani dengan metode tambal sulam karena hanya bersifat sementara dan berulang.

“Jalur ini menjadi akses utama kendaraan proyek. Ditambal hari ini, 20–30 hari kemudian rusak lagi. Ini menyangkut keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, DPRD bersama pihak terkait sepakat bahwa empat kontraktor proyek harus ikut bertanggung jawab melakukan perbaikan jalan secara permanen.

Menurut Doding, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab atas dampak langsung proyek terhadap infrastruktur publik.

“Kami minta rekanan bergotong royong memperbaiki secara permanen, bukan tambal sulam lagi,” ujar Sekretaris DPC PDI Perjuangan Trenggalek itu.

Doding menjelaskan, proyek Bendungan Bagong telah berjalan sekitar delapan tahun dan masih akan berlangsung hingga 2029. Selama itu, kendaraan berat proyek terus mempercepat kerusakan jalan.

Karena itu, DPRD mendorong penggunaan dana CSR dari masing-masing kontraktor sebagai sumber pembiayaan perbaikan.

“Sudah semestinya rekanan ikut ambil bagian melalui CSR, karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” imbuhnya.

Ia menyebut, kerusakan paling parah terjadi di sepanjang sekitar 3 kilometer ruas jalan. Jika tidak segera dilakukan perbaikan permanen, kerusakan dipastikan akan terus berulang dan berpotensi memicu kecelakaan.

“Kalau hanya ditambal, pasti jebol lagi. Beban kendaraan proyek itu berat,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Trenggalek, Edy Soepriyanto, menyatakan pemerintah daerah siap menindaklanjuti hasil hearing tersebut.

Ia menyebut kebutuhan anggaran perbaikan jalan mencapai sekitar Rp7 miliar, bahkan bisa lebih jika menggunakan spesifikasi khusus untuk menahan beban kendaraan berat.

“Kami sepakat dengan hasil hearing ini. BBWS akan berkoordinasi untuk langkah selanjutnya,” ujarnya.

Doding menegaskan, meskipun Bendungan Bagong merupakan proyek strategis nasional (PSN), pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat.

“Pembangunan harus tetap berjalan, tapi dampaknya juga harus ditangani. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan,” pungkasnya. (aris/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS