PONOROGO – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ponorogo menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama pengurus PAC se-Kabupaten Ponorogo, Sabtu (4/4/2026). Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPC PDIP Ponorogo, Jalan Budi Utomo ini, juga dirangkaikan dengan halal bihalal.

Ketua DPC PDI Perjuangan Ponorogo, Siswandi, mengatakan bahwa rakor tersebut membahas instruksi DPP Partai mengenai pelaksanaan musyawarah anak cabang (musancab) yang akan digelar setelah Lebaran.

“Kami ucapkan minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin, kosong-kosong nggih. Acara hari ini berkaitan dengan internal PDIP yang harus disosialisasikan kepada panjenengan, khususnya pengurus PAC,” ujar Siswandi.

“Yang kedua, masih dalam rangka Lebaran kita lakukan halal bihalal,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, rencana pelaksanaan musancab tahun ini telah melalui sejumlah dinamika sejak awal tahun. Adanya informasi yang muncul sejak awal mengalami beberapa perubahan.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ponorogo itu menegaskan pentingnya soliditas antarstruktur Partai, mulai dari tingkat ranting hingga DPC. Menurutnya, seluruh tingkatan kepengurusan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

“Sering saya sampaikan bahwa kita ini organisasi besar, PDI Perjuangan. Tidak mungkin ada pengurus DPC tanpa pengurus PAC dan Ranting. Mulai dari Ranting, PAC, DPC, hingga DPD, itu satu organisasi, satu kesatuan,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Ponorogo, Johan Bakhtiar Rifa’i, memaparkan mekanisme pelaksanaan musancab yang dibagi dalam beberapa kategori, yakni kabupaten kuat, sedang, dan lemah, yang masing-masing memiliki teknis pelaksanaan berbeda sesuai instruksi terbaru dari DPP.

Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah strategis Partai dalam menyongsong dinamika politik ke depan, khususnya menuju tahun 2029.

Menurutnya, arah kebijakan DPP dan DPD menekankan pentingnya keterlibatan generasi milenial dalam struktur kepengurusan Partai.

“Yang ditekankan ke PAC adalah arahan dari DPP dan DPD. Tahun 2029 nanti akan didominasi generasi milenial. Dalam rangka menyelaraskan pola pikir, gerak, dan langkah agar bisa membersamai serta menggaet generasi milenial, maka komposisi kepengurusan diwajibkan melibatkan generasi muda,” terang Johan.

Ia menyebutkan, keterlibatan kader berusia di bawah 35 tahun di setiap jenjang kepengurusan diharapkan mampu memperkuat pendekatan Partai kepada generasi muda.

“Harapannya tentu ini menjadi langkah strategis ke depan, agar kepengurusan yang terbentuk mampu memahami, mengajak, dan merangkul generasi milenial. Karena yang seusia biasanya pola berpikirnya relatif sama, sehingga PDIP bisa lebih berkembang dan jaya,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan, kebijakan tersebut merupakan instruksi langsung dari DPP yang harus dijalankan oleh seluruh struktur partai hingga tingkat bawah.

“DPP memandang ini sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Maka dengan adanya instruksi, diharapkan struktur di bawah bisa menyongsong kesempatan ini untuk membersamai sekaligus membesarkan PDIP,” pungkas Johan. (jrs/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS