PONOROGO – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ponorogo, Riyanto, memastikan akan mengawal aspirasi ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) non-Dapodik yang menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD dan Pemkab Ponorogo, pada Selasa (26/5/2026).

Ketua Komisi D DPRD Ponorogo itu mengatakan, pihaknya memahami keresahan para guru honorer yang selama ini belum masuk dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Hari ini kita menerima aksi damai teman-teman GTT non-Dapodik. Saya tahu persis kondisi guru-guru saat ini, saya tidak bisa berkata-kata dan kami mohon maaf. Intinya kami menerima dan siap mengawal aspirasi teman-teman guru,” ujar Riyanto.

Menurut dia, DPRD bersama pemerintah daerah akan memfasilitasi diskusi lanjutan untuk mencari solusi terkait tuntutan para guru honorer non-Dapodik.

“Bagaimanapun caranya, aspirasi ini akan kami sampaikan. Nanti difasilitasi pemerintah daerah bersama Sekda, Kepala Dinas Pendidikan dan DPRD untuk berdiskusi serta mencari masukan terbaik,” ungkap Wakabid Pemenangan Pemilu Legislatif dan Eksekutif DPC PDI Perjuangan Ponorogo itu.

Dalam aksi tersebut, para guru honorer membawa berbagai poster bertuliskan “Sama-Sama Mendidik, Jangan Bedakan Nasib Guru Non Dapodik” hingga “Kami Guru Honorer Butuh Kepastian.”

Ketua Forum Guru Non-Dapodik Ponorogo, Mahmud Danuri, mengatakan aksi itu merupakan bentuk keresahan guru honorer yang selama bertahun-tahun belum mendapat kepastian status administrasi.

“Program dari pusat itu acuannya lewat Dapodik. Sedangkan kuncinya ada di daerah. Kita hanya ingin bisa masuk Dapodik, itu saja,” katanya.

Mahmud menyebut, saat ini ada sekitar 1.000 tenaga pendidik honorer di Ponorogo yang belum masuk sistem Dapodik. Mereka tidak bisa mengakses sejumlah program pemerintah pusat untuk tenaga pendidik.

Selain itu, kesejahteraan guru honorer non-Dapodik juga dinilai masih jauh dari layak. Sebagian guru hanya menerima honor sekitar Rp250 ribu hingga Rp500 ribu per bulan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Jika alasan pemerintah karena beban belanja pegawai, kami tidak mempermasalahkan soal insentif. Yang terpenting kami bisa masuk Dapodik,” tandas Mahmud. (jrs/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS