SURABAYA  – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam minta Menteri Perdagangan M Lutfi untuk lebih bijak dalam mengelola kebijakan stok komoditas pangan. Terutama terkait rencana impor 1 juta ton beras.

Legislator Banteng DPR dari dapil 2 Jawa Timur (Pasurun-Probolinggo) itu mengatakan, rencana impor beras itu dikeluarkan di saat yang tidak tepat, berbarengan dengan panen raya di banyak daerah. 

“Kalau tujuan dari pernyataan impor beras 1 juta ton itu untuk mencegah spekulan, justru rencana ini punya dampak merusak luar biasa bagi petani,” ujar Mufti Anam di Surabaya, Jumat (19/3/2021).

Saat ini, kata dia, panen raya berlangsung di hampir seluruh wilayah Indonesia, dari Aceh, Sumut, Sumsel, Jabar, Jateng, Jatim, NTB, Sulsel, dan sebagainya. 

Menurutnya, harga gabah petani yang sudah tertekan, semakin tertekan dengan pernyataan Mendag bahwa pemerintah akan impor 1 juta ton beras. 

“Di Jatim, di Pasuruan dapil saya, harga jual gabah kering panen (GKP) sudah di bawah HPP yang ditetapkan pemerintah,” ungkap Mufti.

“Jadi derita petani lengkap. Saat tanam susah pupuk bersubsidi, eh pas panen ada pernyataan Pak Mendag kita akan impor beras 1 juta ton. Tolong pikirkan nasib petani,” pintanya.

Dia berharap, Mendag memperhitungkan stok dalam merencanakan impor komoditas. 

“Rencana impor beras dari Pak Mendag ini membuat petani semakin terdesak. Karena pada faktanya, produksi beras nasional kita tahun lalu sukses naik meskipun tipis, total 31,3 juta ton,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Tahun ini punm sebutnya, produksi beras diprediksi akan naik. Berdasarkan data BPS, potensi produksi beras Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton, naik 3,08 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan Januari-April 2020 sebesar 11,46 juta ton.

Dengan produksi Januari-April 14,54 juta ton beras, konsumsi beras masyarakat di waktu yang sama hanya 9,72 juta ton, jadi ada potensi surplus 4,81 juta ton. 

“Potensi surplus ini mestinya diserap optimal, bukan malah melempar rencana impor. Mestinya kan jelang panen raya itu pemerintah mengoptimalkan bagaimana penyerapan beras petani, bukan malah melempar rencana impor 1 juta ton beras,” tuturnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS