Jumat
14 Maret 2025 | 5 : 11

Satgas: Presiden Jokowi Putuskan PPKM Skala Mikro Dimulai 9 Februari

pdip-jatim-jokowi-050221

JAKARTA – Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Nasional Brigjen TNI (Purn) Alexander Ginting mengungkapkan, Presiden Joko Widodo telah memutuskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) berskala mikro dimulai pada 9 Februari 2021. 

“Berdasarkan keputusan presiden bahwa mulai 9 Februari ini akan dilaksanakan PPKM berskala mikro,” ujar Alexander dalam diskusi virtual yang digelar BNPB, Jumat (5/2/2021). 

Alexander mengatakan, salah satu tujuan PPKM berskala mikro ini yakni memperbaiki penanggulangan Covid-19 di wilayah hulu, misalnya di pedesaan. 

Baca juga: Jokowi: PPKM di Level Kampung, Desa, RW dan RT Itu Penting!

Untuk itu, dalam PPKM berskala mikro diharapkan setiap desa bisa mendirikan posko tanggap Covid-19 yang berperan sebagai pendamping tim pelacak untuk melakukan penelusuran penyebaran Covid-19. 

“Artinya harus ada posko di desa yang mendampingi puskesmas, yang mendampingi tim pelacak, sehingga mereka yang diisolasi harus 14 hari dikurung, kalau dikurung harus dikasih makan, harus diawasi,” kata Alexander. 

Menurut Alexander, upaya perbaikan di wilayah hulu menjadi pekerjaan rumah semua lini, tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas kesehatan. “Karena yang namanya pandemi, kedaruratan medic itu adalah intervensi multisektor,” ucap dia. 

PPKM Jawa-Bali telah berakhir. Kebijakan ini dinilai belum efektif menekan laju penyebaran Covid-19 di kedua pulau. Hal tersebut juga diakui Presiden Joko Widodo. 

“Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya, sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik,” kata Jokowi. 

Menurut Jokowi, implementasi PPKM yang semestinya membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat tak mampu melakukan kedua hal tersebut. 

Penerapan sejumlah aturan, menurut Jokowi, belum konsisten dilaksanakan di lapangan sehingga banyak pelanggaran yang terjadi yang kemudian mempengaruhi angka kasus Covid-19 di Indonesia. 

Karena itu, Jokowi meminta supaya implementasi PPKM diperkuat dan para menteri dan kepala lembaga terkait benar-benar mengetahui kondisi lapangan di daerah masing-masing. 

“Tapi yang saya lihat di implementasinya kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi ini. Sehingga saya minta betul-betul turun di lapangan. Tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa sih yang namanya 3 M itu,” tutur Jokowi. (kompas)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Dorong Kembalikan Kepercayaan Publik, Kanang: Pertamina Harus Rombak Manajemen dari Hulu sampai Hilir

SURABAYA – Anggota Komisi VI DPR RI, Ir Budi Sulistyono menyoroti kondisi dan tantangan yang dihadapi PT Pertamina ...
EKSEKUTIF

Wabup Lumajang Minta Ibu-ibu PKK Inovatif

LUMAJANG – Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menekankan pentingnya peran Tim Penggerak PKK dalam merespons ...
KABAR CABANG

Banteng Kota Kediri Distribusikan Paket Sembako Bantuan DPD Jatim untuk Warga Kurang Mampu

KEDIRI – DPC PDI perjuangan Kota Kediri mulai hari ini mendistribusikan bantuan paket sembako dari DPD PDIP Jawa ...
MILANGKORI

Kunjungan Bupati Rijanto di Kawasan JLS Sasar Enam Titik Strategis

BLITAR – Bupati Blitar Rijanto, bersama Wakil Bupati Beky Herdihansah mengunjungi enam titik strategis di kawasan ...
LEGISLATIF

Pelanggan PDAM Kabupaten Probolinggo Ramai-ramai Alirkan Keluhan di Reses Arief Hidayat

KABUPATEN PROBOLINGGO – Sejumlah warga di Dapil IV Kabupaten Probolinggo mengeluhkan buruknya pelayanan PDAM dalam ...
KRONIK

Berkah Ramadan, Indriani Bagikan Puluhan Paket Sembako kepada Warga Dungkek

SUMENEP – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Indriani Yulia Mariska, membagikan paket sembako kepada ...