Jumat
20 November 2026 | 10 : 39

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Pemkab Kediri Kaji Penerapan Sekolah 5 Hari, Mas Dhito Libatkan Aspirasi Masyarakat

pdip jatim 260630 masbup dalam kelas

Pemerintah Kabupaten Kediri masih mengkaji penerapan kebijakan sekolah lima hari dengan melibatkan aspirasi masyarakat dan DPRD. Kajian juga mempertimbangkan keberadaan Madrasah Diniyah dan TPQ dalam pembentukan karakter peserta didik.

KEDIRI – Pemerintah Kabupaten Kediri masih mengkaji rencana penerapan kebijakan sekolah lima hari. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) menegaskan, keputusan belum diambil karena pemerintah masih menjaring aspirasi masyarakat sebagai bahan penyempurnaan kebijakan.

Menurut Mas Dhito, masukan dari berbagai elemen masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan yang diterapkan benar-benar mampu meningkatkan kualitas pendidikan tanpa mengabaikan kondisi sosial yang berkembang di daerah.

“Sampai saat ini masih pada tahap penyusunan kajian dan penjaringan aspirasi masyarakat, sehingga belum ada keputusan final,” ujarnya.

Selain masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kediri juga membuka ruang bagi DPRD untuk memberikan masukan terkait rencana penerapan sekolah lima hari tersebut.

Mas Dhito menjelaskan, meskipun kebijakan sekolah lima hari telah diatur melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017, implementasinya di daerah tetap memerlukan penyesuaian dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah keberadaan madrasah finiyah (Madin) dan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) yang selama ini memiliki peran penting dalam pembentukan karakter serta pendidikan keagamaan bagi anak-anak.

Karena itu, pemerintah masih mencari formulasi terbaik agar peningkatan mutu pendidikan dapat berjalan seiring dengan keberlangsungan pendidikan keagamaan di tengah masyarakat.

“Nanti kita cari formulanya, antara tetap enam hari sekolah atau lima hari sekolah, ini masih akan kita kaji,” tegas bupati yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kediri memastikan setiap kebijakan yang diambil nantinya akan mempertimbangkan hasil kajian serta aspirasi masyarakat agar pelaksanaannya memberikan manfaat optimal bagi dunia pendidikan dan perkembangan peserta didik. (putera/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Soekarno Run 2026 Ngawi Spektakuler, Siapkan Hadiah Ratusan Juta

NGAWI – Soekarno Run 2026 kembali digelar di Kabupaten Ngawi pada 29 November 2026 mendatang. Pada pelaksanaan ...
LEGISLATIF

Lasmiran Serap Aspirasi, Warga Keluhkan Desil dan Syarat Nikah yang Memberatkan

BOJONEGORO – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi PDI Perjuangan, Lasmiran, menggelar kegiatan ...
LEGISLATIF

Anas Karno Dorong RT hingga Camat Gerakkan Teba, Atasi 950 Ton Sampah Organik Surabaya

SURABAYA – Pengurus RT, RW, lurah hingga camat didorong aktif menggerakkan penerapan tempat pengolahan sampah ...
LEGISLATIF

Insentif Guru Ngaji Kabupaten Probolinggo 2027 Dianggarkan Rp 4,85 M, Cak Dayat Dorong Perbaikan Proses Pendataan dan Penyaluran

KABUPATEN PROBOLINGGO – Komitmen memperjuangkan kesejahteraan masyarakat kecil kembali ditunjukkan Fraksi PDI ...
LEGISLATIF

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo Dorong Ada Anggaran Khusus Untuk Penebusan Ijazah Tertahan di APBD 2027

SIDOARJO – Persoalan ijazah siswa yang masih tertahan di sejumlah lembaga pendidikan menjadi perhatian Fraksi PDI ...
LEGISLATIF

Jeritan Para Guru Magetan di Reses Diana Sasa; Fasilitas, Kesejahteraan, Kenyamanan Siswa

MAGETAN — Persoalan sarana dan prasarana pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga perlindungan anak ...