NGANJUK – Proyek pelebaran Jalan Cumpleng di dua sisi bahu jalan kecamatan Ngluyu, mendapat sorotan tajam dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Nganjuk Marianto.

Pasalnya, proyek pengerjaannya disinyalir asal-asalan dan ketebalan dari media pelebaran tersebut tidak rata. Juga, belum genap satu bulan sudah banyak yang mengalami keretakan, bahkan pekerjaannya terputus-putus.

Menurut Marianto, proyek tersebut dilakukan oleh dua kontraktor, yakni CV Wiar dengan anggaran Rp 191.100.000 untuk pengerjaan berem dan CV Indrajaya Utama dengan anggaran Rp. 748.660.000 untuk pelebaran Jalan Cumpleng.

Ketua Komisi III DPRD Nganjuk ini mengatakan, pengerjaan berem seharusnya includ menjadi satu dengan pelebaran jalan. Bahkan ia juga menegaskan dari hasil sidak pada hari Senin hari ini, pihaknya banyak menemukan pengerjaan proyek tersebut yang hasilnya kurang baik.

Pihaknya meyakini, pengerjaan pengerukan tanah sebelum dilakukan pembetonan pada kedua sisi bahu jalan, dilakukan dengan sistem manual. Sebab, jelas dia, kalau dilakukan dengan alat, hasil dari ketebalannya pasti sama dan rata.

“Bukan seperti ini, yang ketebalannya ada yang 10 Cm, 15 Cm, 20 Cm dan 25 Cm. Bahkan pengerjaannya terkesan asal-asalan, karena pengerjaannya-pun di clong-clong (Jawa artinya putus-putus), seperti bahu sisi kiri dibiarkan 30 meter dan sisi kanan 120 meter, lalu dilanjutkan lagi,” kata Marianto di sela-sela sidak. 

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk ini menambahkan, dari hasil evaluasi dan sidak komisi III, proyek pelebaran Jalan Cumpleng sudah banyak yang retak dan jelek. Sedangkan kalau dilihat dari perencanaannya tidak matang dan terkesan mubazir.

Dirinya juga menyayangkan kondisi ini, dimana seharusnya pihak konsultan dapat melakukan pengawasan efektif agar pembangunan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan dan kualitas. 

“Sepertinya tidak ada pengawasan atau longgarnya pengawasan dari pihak konsultan dalam proyek pengerjaan pelebaran Jalan Cumpleng di sepanjang jalan Kecamatan Ngluyu, sehingga terkesan pembangunan ini asal-asalan,” katanya.

Setelah sidak ini, pihaknya akan melakukan rapat internal guna membahas pekerjaan pelebaran jalan sebagaimana hak pengawasan legislatif. (endyk)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS