JAKARTA – Politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon berpendapat, banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia karena kelelahan bekerja nonstop dalam perhitungan suara Pemilu Serentak 2019 muaranya pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Effendi mengatakan, Pemilu serentak sangat riskan karena dilaksanakan secara bersamaan antara Pileg dan Pilpres. Kondisi ini menyebabkan pemilu menjadi kompleks.

“Karena bagaimana pun ini sebuah produk yang riskan sekali. Kita akhirnya berbicara akibatnya. Penyebabnya tak pernah kita buka,” kata Effendi, saat mengisi diskusi ‘Silent Killer Pemilu Serentak’ di D’Consulate Lounge, Wahid Hasyim, Jakarta, Sabtu (27/4/2019).

Pelaksanaan pemilu serentak juga seolah-olah mengesampingkan pileg dan hanya fokus kepada pilpres.

Padahal pemilihan calon legislatif sama pentingnya dengan pemilihan presiden. Sebab, seorang presiden dan wakil presiden tidak dapat bekerja dengan baik jika tak mendapat dukungan parlemen.

Tak hanya itu, Effendi mengatakan, kala itu para pemohon gugatan Undang-Undang Pemilu berharap MK membatalkan aturan terkait ambang batas presiden dan parlemen. Tetapi, bunyi putusan MK mengatakan hal lain.

“MK menyambutnya berbeda. Gugatan mengenai persyaratan ambang batas tak dipenuhi. Tapi waktunya dipenuhi. Ini MK juga harus diperiksa kejiwaanya,” ujar Effendi.

Ia menambahkan, putusan MK dan para pemohon gugatan uji materi tak memperhitungkan beban kerja pilpres dan pileg yang digelar secara serentak. Akibatnya, saat ini ratusan penyelenggara pemilu tingkat bawah meninggal dunia dan sakit.

“Kita akhirnya ini berbicara di akibatnya. Penyebabnya tak pernah kita buka. Kemudian karena itu gagal, pengusung uji materi tak ikut bertanggung jawab,” katanya

Efendi juga mengakui, dirinya bersama DPR bertanggung jawab dengan undang-undang Pemilu yang menimbulkan kompleksitas yang luar biasa. Pasalnya, apa yang tertuang dalam UU nyatanya dalam realitas ada yang di luar kendali, seperti jatuhnya korban dari petugas KPPS.

“Itu salah kami juga. Kita harus jujur ke bangsa Indonesia sebenarnya kepada rakyat, jangan jadi terbebani seperti sekarang. Sejak awal kita tak pernah jujur. Kita meletakkan UU yang sulit dilaksanakan KPU. KPU sekarang mau diharapkan seperti apa lagi? Bayangkan korban begitu banyak, tapi manusia terbatas,” jelas Efendi. “Saya tak mengatakan keabsahan pemilu ini tidak sah. Kita harus beri tahukan ke publik, UU pemilu yang dirancang selama ini sebenarnya sudah normatif. Kita melakukan proses yang normal, sudah baik. Jadi kita melaksanakan aturan-aturan normal. Tapi pemilu ini ulah teman-teman di MK,” pungkasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS