JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, konfigurasi kekuatan penyokong pemerintah di parlemen ke depan sudah cukup mampu menciptakan pemerintahan yang efektif dan solid. Hal itu dapat dilihat dari hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei tentang perolehan suara partai politik dalam Pemilu 2019 lalu.

“Dari jumlah kursi yang dimiliki Jokowi-Ma’ruf ke depan, sebagai pendukung utamanya adalah sekitar 60 persen. Itu telah memenuhi syarat bagi terciptanya pemerintahan yang efektif dan solid,” kata Hasto saat di Rumah Aspirasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

“Itu sudah mampu menciptakan pemerintahan yang mampu menjalankan amanat rakyat,” lanjut dia.

Meski demikian, pintu bagi partai politik yang ingin masuk menjadi penyokong pemerintah ke depan bukan berarti tertutup rapat. Hanya saja, proses koalisi baru dibahas setelah kepastian hukum kemenangan Pemilu 2019 didapatkan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Apakah nanti ada proses rekonsiliasi, proses konfigurasi, sepenuhnya nanti setelah penetapan presiden dan wakil presiden dilakukan,” ujar Hasto.

“Bapak Presiden Jokowi sendiri yang nanti punya kebijakan dan akan dikonsultasikan tentu saja dengan para ketum parpol,” lanjut dia.

Saat ini, partai partai politik pendukung Jokowi-Ma’ruf masih sibuk melakukan pengamanan penghitungan surat suara berjenjang.

Hasto juga mengingatkan partai politik anggota koalisi pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin bahwa mereka memiliki kewajiban yang tidak ringan pada pemerintahan ke depan.

“Koalisi juga memiliki sebuah tanggung jawab terhadap janji kampanye (capres cawapres), untuk memastikan seluruh janji kampanye berjalan dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, partai politik anggota koalisi juga wajib menjaga efektivitas pemerintahan sekaligus stabilitas dalam menjalankan roda pemerintahan.

Menurutnya, tugas itu tidak hanya dibebankan pada 10 partai politik yang pada Pemilu 2019 mendukung dan mengusung pasangan capres cawapres Jokowi-Ma’ruf. Sepuluh partai politik itu, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, PPP, Hanura, Perindo, PKPI, PSI dan PBB.

Tanggung jawab yang sama juga akan dibebankan kepada partai politik yang bakal masuk koalisi. “Kalau kita lihat, orientasi partai-partai politik untuk bergabung dengan pemerintahan baru, di dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya, memang terjadi,” katanya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS