BANJAR – Presiden Joko Widodo mengajak warga Nahdlatul Ulama (NU) memerangi hoaks dan fitnah yang marak di masyarakat belakangan ini.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato di acara Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama serta Konferensi Besar (Konbes) NU di Pondok Pesantren Al Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).

“Saya titip ini direspons dengan baik oleh NU. Terutama kalau ada fitnah, isu-isu dari pintu ke pintu,” ujar Jokowi.

“Jika yang disampaikan ajakan kebaikan, silakan, enggak apa-apa. Tapi jika yang disampaikan adalah hal-hal meresahkan dan mengkhawatirkan masyarakat, kita harus berani merespons,” lanjutnya.

Dia mencontohkan hoaks dan fitnah yang baru-baru ini menyerang pemerintahan Jokowi, yakni apabila Jokowi terpilih di Pilpres 2019, maka suara azan akan dilarang.

Selain itu, isu lainnya adalah pernikahan sejenis akan dilegalkan oleh pemerintah apabila Jokowi terpilih kembali pada periode kedua.

“Misalnya pemerintah akan melarang adzan. Logikanya masuk enggak?” tanya Jokowi. “Enggak,” jawab para Nadliyin yang hadir.

“Logikanya masuk atau enggak masuk, tapi banyak masyarakat kita itu percaya. Makanya kalau hal-hal seperti ini tidak kita respons, masyarakat kita akan termakan,” lanjut Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pelarangan azan, apalagi melegalkan pernikahan sejenis di tanah air.

“Kalau hal-hal seperti ini tidak direspons, masyarakat akan termakan. Kalau yang percaya 20-30 (orang) tidak apa, tapi kalau jutaan harus direspon,” kata Jokowi.

Sebelumnya, di depan 8.000-an jajaran pengurus NU tingkat pusat hingga cabang yang hadir, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Haji Said Aqil Siradj berharap agar Presiden Joko Widodo mendapat amanah dari Allah dan rakyat Indonesia.

“Semua orang di sini mendoakan, mudah-mudahan Pak Jokowi mendapatkan lagi kepercayaan dari Allah dan rakyat di Indonesia,” ujar Said Aqil, yang serentak dijawab peserta Munas dan Konbes NU, “aamiin…”

Said Aqil berkata lagi, “mendoakan ini ya, mendoakan. Bukan kampanye. Ketua PBNU enggak boleh kampanye.”

Mendengar demikian, para peserta acara tertawa dan bertepuk tangan sehingga suasana acara riuh seketika. Doa tersebut, lanjut Said Aqil, didasarkan pada prinsip bahwa sebuah kekuasaan haruslah berorientasi kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.

“Kemaslahatan rakyat haruslah menjadi dasar kebijakan pemerintah,” ujar Said Agil. PBNU menilai Jokowi mewujudkan itu di empat setengah tahun kepemimpinannya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS