JAKARTA — Indonesia Corruption Watch menilai, secara umum visi-misi pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih komprehensif dibandingkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam hal penegakan hukum dan kualitas pelayanan publik.

“Berkaitan dengan penegakan hukum dan kualitas layanan publik, secara umum teman-teman sudah menyebutkan visi misi Jokowi-JK lebih komprehensif daripada Prabowo-Hatta,” kata Koordinator Badan Pekerja ICW Ade Irawan dalam diskusi “Catatan Kritis atas Visi dan Misi Calon Presiden RI 2014” di Kantor ICW, Jakarta, Senin (26/5/2014), seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, visi misi kedua pasangan capres dan cawapres hampir sama menyangkut pencegahan dan penindakan korupsi. Keduanya menyatakan akan melakukan reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jokowi-JK lebih mengedepankan independensi KPK. Sementara itu, Prabowo-Hatta menitikberatkan penambahan personel penyidik.

“Jokowi-JK menuliskan soal korupsi politik. Korupsi di mana aktornya merupakan politisi baik di parlemen atau eksekutif, salah satunya pendanaan parpol. Jokowi-JK mengusulkan ada perubahan pendanaan partai politik karena faktor yang menyebabkan partai politik melakukan korupsi adalah besarnya ongkos politik,” ujar dia.

Selain itu, Jokowi-JK mengusulkan ide, yakni pemilihan Kepala Polri dan Jaksa Agung akan didasarkan oleh kualitas dan integritas serta menguatkan fungsi koordinasi dan supervisi KPK, polisi, dan jaksa.

Terkait layanan publik, Prabowo-Hatta mengusulkan tabungan haji Indonesia. Ide ini dinilai menarik karena sejak dulu masyarakat sipil sudah sering mengusulkan hal ini.

“Ini menarik karena banyak didorong civil society soal korupsi haji. Tapi teknis pelaksanaan tabungan haji ini dipertanyakan,” kata dia. Kompas