JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan sikap dan komitmen partainya untuk mengajukan calon anggota legislatif (caleg) yang bersih. Bukan mantan terpidana korupsi.

“Ya itu sudah kami lakukan (pakta Integritas), kami sudah langsung mengambil sikap (tak mencalonkan caleg bermasalah hukum),” kata Hasto usai menerima kunjungan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (11/7/2018).

Hasto menyebutkan, PDIP telah berkomitmen mendaftarkan caleg yang bersih sebelum adanya peraturan KPU yang melarang mantan terpidana korupsi menjadi caleg. “Jadi ada atau tidak ada peraturan kami konsisten,” tegasnya.

Menurutnya, komitmen itu terlihat ketika pilkada. PDI Perjuangan tak mengusung calon kepala daerah (cakada) yang yang terbelit kasus korupsi. Walaupun, bakal calon kepala daerah tersebut memiliki elektabilitas tinggi.

“Di beberapa waktu yang lalu ada satu keluarga yang menunjukkan praktik korupsi secara luar biasa. Meskipun punya kecenderungan elektabilitas tinggi kami tidak calonkan. Kami tidak ada cakada (calon kepala daerah) yang berstatus tersangka yang kami calonkan. Karena itu adalah sikap politik dari partai,” tutur dia.

Dia menambahkan, PDIP memiliki aturan yang tegas terkait kadernya yang terjerat perkara korupsi.

Jika terbukti mereka melakukan tindakan haram tersebut, maka, PDIP akan langsung memberikan sanksi pemecatan seketika. Baik itu ketika terkena OTT KPK maupun saat melakukan korupsi lewat penyalahgunaan kekuasaannya.

“Sehingga otomatis karena mereka tidak ber-KTA (kartu tanda anggota) PDIP, otomatis tidak bisa mencalonkan sebagai caleg,” jelas Hasto.

Meskipun memiliki sikap demikian, dia menilai bahwa mereka yang telah menjalankan hukuman sebagai mantan terpidana korupsi merupakan tanggung jawab sosial bersama untuk dapat diterima dengan baik. Dikarenakan mereka tetap merupakan bagian dari masyarakat Indonesia.

Sehingga para mantan terpidana korupsi tersebut dapat berproses sosialisasi dengan baik di tengah masyarakat. “Tanggung jawab sosial kita untuk bisa menerima mereka dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya.

Pihaknya mengapresiasi kedatangan Bawaslu ke kantor-kantor partai. Menurutnya, Bawaslu harus bisa menjadi wasit yang baik dalam Pemilu 2019.

“Ini semua untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Demokrasi yang berkeadaban, demokrasi yang bukan menang-menangan, demokrasi yang melahirkan pemimpin untuk rakyat. Itu yang menjadi concern PDI Perjuangan,” ujar Hasto. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS