JAKARTA – Meskipun tidak semua pihak suka dengan pekerjaan pemberantasan korupsi yang dilakukan penegak hukum, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintahan terus mendukung pemberantasan korupsi dan penguatan Komisi Pemberantan Korupsi (KPK).

“Saya rasa tidak usah bolak-balik saya sampaikan bahwa kita mendukung penguatan KPK,” kata Presiden Jokowi dalam wawancara khusus dengan LKBN Antara menyambut tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/10) kemarin.

Konkret saja, Presiden mengemukakan sebentar lagi dirinya akan mengeluarkan perpres (peraturan presiden) atau inpres (instruksi presiden) untuk sisi pencegahan.

Yang paling pentingnya, menurut Presiden, intinya adalah agar semua kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah harus menyiapkan e-budgeting, e-planning dan e-procurement.

Aturan itu sejalan dengan rekomendasi KPK untuk melakukan perbaikan sistem pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mendapat “menu wajib” di tiga sekto,r yaitu pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pengadaan barang dan jasa (PBJ) dan layanan publik yang diterapkan melalui e-planning dan e-budgeting atau e-government, pendirian Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang mandiri, serta pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Itu untuk pencegahan, tapi mengenai penindakan hukum ya silakan mau OTT (Operasi Tangkap Tangan), ada KPK, Saber Pungli sudah kita bentuk,” tambah Presiden.

Masih Jadi PR

Diakui Presiden Jokowi, bahwa korupsi masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintahan yang sudah hampir memasuki tahun keempat pada 20 Oktober 2017 ini. Karena itu, menurut Presiden, penegakan hukuram harus lebih dipertegas.

“Bahwa korupsi ini masih menjadi musuh terbesar kita ya memang pekerjaan besar kita bersama untuk menyelesaikan. Saya kira penegakan hukum harus lebih dipertegas, Saber Pungli juga, hal kecil-kecil juga kita awasi,” ungkap Presiden.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan, bahwa yang namanya pemberantasan korupsi pasti ada rakyat semuanya senang tapi kan ada juga yang tidak suka, dan itu merupakan pekerjaan kita bersama. Tidak mungkin kita sendiri-sendiri bekerja menyelesaikan ini.

Ia menyebutkan, untuk memberantas korupsi, mental antikorupsi harus dikenalkan sejak dini, kepada anak-anak, sambung Presiden. “Kalau kita tidak memulainya dari anak-anak, generasi berikutnya ya tidak akan ada pembaruan apa-apa,” ujarnya. (setkab)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS