JAKARTA – DPP PDI Perjuangan kembali menugaskan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai juru kampanye Pilkada 2018  se-Indonesia. Alasan utamanya, sosok Risma identik dengan kebijakan-kebijakan pro-rakyat.

Diharapkan, Risma bisa meyakinkan rakyat bahwa calon-calon yang diusung PDI Perjuangan juga akan mengeluarkan kebijakan pro rakyat.

“Bu Risma khusus menjadi juru kampanye dari Aceh sampai Papua,” kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Meskipun demikian, Risma bakal lebih fokus menjadi jurkam di Pilkada Jawa Timur. (Baca: Kusnadi: Seluruh Kader PDIP Jatim Harus Tegak Lurus pada Keputusan Partai)

Hasto menambahkan, kebijakan menempatkan Risma sebagai juru kampanye Pilkada sudah dilaksanakan sejak Pilkada 2015 lalu.

Kebijakan itu didasarkan pada prinsip gotong royong di mana kepala daerah kader PDI Perjuangan juga diwajibkan membantu para bakal calon kepala daerah.

“Tanggung jawab untuk bekerja secara gotong royong harus dipenuhi dengan baik oleh kepala daerah yang memang diusung PDI Perjuangan,” jelas Hasto.

Baca juga: Gus Ipul-Azwar Anas Dinilai Pas Pimpin Jatim

Siang kemarin, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan pasangan Saifullah Yusuf dan Abdullah Azwar Anas untuk maju dalam Pilgub Jatim. Usai mengumumkan, Megawati langsung menandatangani surat rekomendasi dari partai.

Pada kesempatan itu, Megawati mengingatkan, nama-nama yang mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan di Pilkada 2018 untuk menjauhi tindak korupsi.

“Saya selalu katakan, hati-hatilah PDI Perjuangan, kita ini selalu dijadikan target karena pemerintahan dan negara ini sedang melakukan pemberantasan korupsi,” ujar Megawati.

Baca juga: Bupati Anas Diangkat jadi Ketua Bamusi Jatim

“Jadi salah satu hal yang saya jadikan persyaratan, sudahlah, jangan sentuh-sentuh barang yang nanti membuat KPK itu bangun, membuat Kejaksaan Agung bangun,” lanjut dia.

PDI Perjuangan sendiri memiliki program mencegah agar kandidat yang diusung menjadi calon kepala daerah tidak melakukan tindak korupsi, yakni sekolah kepala daerah.

Sekolah itu digelar ketika PDI Perjuangan sudah menetapkan nama-nama yang akan maju dalam Pilkada se-Indonesia.

Para calon kepala daerah yang resmi diusung PDI Perjuangan mengikuti sekolah di tempat khusus dan dalam periode waktu tertentu. Di sana, mereka mendapatkan pelatihan, materi hingga pemantaban kepemimpinan agar tidak mudah terjebak di dalam pusaran korupsi.

Presiden kelima RI tersebut pun berharap sekolah calon kepala daerah betul-betul memberikan manfaat bagi calon kepala daerah yang diusung PDIP untuk fokus bekerja membangun daerahnya dan menjauhi tindak korupsi.

“Hal itulah yang dapat diberikan oleh PDI Perjuangan kepada bangsa Indonesia ini, kader terbaik,” tuturnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS