SURABAYA – Ketua DPRD Surabaya Ir Armuji bersyukur, selama 2016 seluruh anggota dewan telah melaksanakan tiga fungsi sebagai wakil rakyat Kota Surabaya secara on the track.

Baik sebagai pengawas pemerintah (controlling), budgeting, dan pembuat perda (legislasi). “Semua berjalan sesuai jalur dan target,” kata Armuji, kemarin.

Seperti dalam bidang legislasi, selama satu tahun ini, DPRD Surabaya menghasilkan 20 perda dari target 19 perda. “Capaian fungsi legislasi dewan bisa dikatakan mendekati sempurna,” ujar Armuji.

Legislator yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini mengatakan, perda yang diterbitkan selama 2016, yang digodok di Komisi A tujuh perda, Komisi B tiga perda, Komisi C lima perda, dan Komisi D lima perda.

“Jadi, kalau ditotal dari yang dihasilkan empat komisi itu jumlahnya 20 perda. Namun yang dua lainnya masih dalam tahap fasilitasi gubernur,” jelasnya.

Dari perda yang sudah diterbitkan itu, di antaranya tentang pelarangan peredaran minuman beralkohol, Perda tentang Retribusi Izin Gangguan, Perda tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum dan Kendaraan Bemotor.

Selain itu, DPRD juga berhasil menerbitkan Perda tentang Izin Pemakaian Tanah dan Perda tentang Retribusi Pasar Grosir. Juga ada Perda tentang Pengolahan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah, dan Perda tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas, serta beberapa perda lain.

Dari 20 perda yang sudah dihasilkan itu, tambah Armuji, delapan di antaranya merupakan perda inisiatif dewan. Perda inisiatif tersebut, empat atas usulan komisi, dua dari badan pembuatan peraturan daerah (BPPD), dan dua dari pimpinan dewan. Semuanya sudah selesai dan telah terbit menjadi perda.

Delapan perda inisiatif dewan, yakni Perda tentang Penataan Perumahan Kumuh, Perda Penerapan Sistem Pajak Online, Perda tentang Kompensasi Pekerjaan Konstruksi untuk Lingkungan Sekitar, serta Perda tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir.

Kemudian Perda tentang Penyelenggaraan CSR, Perda tentang Bantuan Hukum Pemkot, Perda tentang Izin dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing, serta Perda tentang Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

Legislator empat periode ini menegaskan, bahwa perda yang dihasilkan itu sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban wakil rakyat untuk warga Kota Pahlawan.

Semua perda disahkan tepat waktu dan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan pemerintah pusat. Seperti Perda APBD 2017, yang dituntaskan sebelum batas akhir 30 November 2016.

“Yang kami catat di sini, hampir setiap perda yang kami bahas selalu tepat waktu. Termasuk produk Perda APBD dan RPJMD,” ungkap dia.

Fungsi dewan di bidang controlling, lanjut Armuji, DPRD Surabaya juga sudah melakukan tugasnya dengan maksimal.

Salah satunya, selalu melakukan evaluasi rutin tiga bulanan dengan cara memanggil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Surabaya ke komisi-komisi terkait. Dengan begitu, penyerapan anggaran dari dinas tersebut akan terpantau.

“Selain itu, untuk pembangunan fisik, teman-teman komisi juga nggak hanya hearing di meja, melainkan juga aktif sidak di lapangan,” tuturnya.

Hal itu dilakukan, misalnya untuk memastikan tidak ada penyelewengan atau perubahan dari izin yang diajukan.

Sedang fungsi budgeting dewan juga dilakukan pengawalan sangat ketat dalam hal penyusunan anggaran. Selama 2016, APBD berkekuatan Rp 7,8 trilliun itu diawasi dengan ketat oleh dewan agar bisa bermanfaat maksimal untuk kepentingan masyarakat. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS