SURABAYA – Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat penyelesaian proyek drainase dan rumah pompa sekaligus memperkuat sistem pengendalian banjir yang disesuaikan dengan karakteristik setiap kawasan.
Menurutnya, upaya mewujudkan target zero genangan harus dilakukan secara berkelanjutan, terutama menjelang musim hujan. Peningkatan kapasitas drainase, konektivitas saluran primer dan sekunder, serta optimalisasi rumah pompa menjadi bagian penting dari upaya tersebut.
“Infrastruktur pengendalian banjir harus mampu memberikan perlindungan bagi seluruh warga, tanpa terkecuali,” kata Syaifuddin Zuhri, Kamis (19/11/2026).
Ia menegaskan, perbaikan sistem drainase harus menjawab kebutuhan masyarakat. Saluran primer dan sekunder perlu terhubung dengan baik agar aliran air tidak terhambat, termasuk melalui penyempurnaan fungsi rumah pompa.
“Perbaikan harus terus menjawab kebutuhan masyarakat. Antisipasi banjir di Surabaya harus dilakukan secara berkelanjutan. Drainase primer dan sekunder harus terhubung dengan baik, termasuk penyempurnaan rumah pompa,” ujar pria yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu.
Dia menilai keberadaan rumah pompa menjadi salah satu elemen penting untuk mempercepat surutnya genangan. Karena itu, pompa yang sudah tidak layak atau mengalami penurunan fungsi perlu segera diperbaiki maupun diganti agar sistem pengendalian banjir dapat bekerja optimal.
Namun, pembangunan bozem dan rumah pompa yang masif juga harus diimbangi kajian matang. Pemkot perlu mempertimbangkan kesesuaian tata ruang, perkembangan jumlah hunian, persebaran permukiman, hingga kapasitas tampung air di setiap kawasan.
“Pembangunan bozem dan rumah pompa harus terus dikaji. Kita harus melihat kesesuaian tata ruang, jumlah hunian, persebaran wilayah, serta bagaimana kapasitas daya tampung drainase dari hulu sampai hilir,” kata Kaji Ipuk, sapaan akrabnya.
Menurut Syaifuddin, penanganan banjir tidak selalu harus bergantung pada pembangunan bozem berukuran besar. Di kawasan padat penduduk atau kampung yang sulit dijangkau saluran drainase primer, diperlukan alternatif berupa bozem kecil dan sumur resapan.
Ketika kapasitas drainase tidak mampu menampung volume air hujan, pemerintah perlu mencari titik-titik strategis untuk menahan sementara aliran air sebelum dialirkan ke saluran utama.
Bozem berukuran kecil, kata dia, dapat menjadi alternatif untuk mengurangi beban drainase. Begitu pula sumur resapan yang dibangun di lingkungan kampung maupun sejumlah titik jalan permukiman.
“Tidak harus bozem dengan area yang luas. Bozem kecil juga bisa menjadi tempat penampungan sementara. Termasuk di kampung-kampung yang tidak memungkinkan dibangun drainase primer berukuran besar, harus ada tingkat resapan yang diperkuat,” katanya. (red)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS













