KOTA PROBOLINGGO — Dinamika pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang Fasilitas Pelindungan Kekayaan Intelektual di Kota Probolinggo mengemuka setelah DPRD menjawab empat catatan kritis Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo dalam Rapat Paripurna, Rabu (18/11/2026).
Jawaban tersebut dibacakan Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi PDI Perjuangan, Santi Wilujeng Prastyani, merespons pendapat Wali Kota Aminuddin yang sebelumnya disampaikan Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari pada Rapat Paripurna Senin (16/11/2026).
Meski sama-sama mengapresiasi arah kebijakan pelindungan kekayaan intelektual, sikap kehati-hatian eksekutif dan pendekatan ekspansif legislatif tampak menonjol pada empat isu utama.
Anggaran dan penerima manfaat
Pada aspek pendanaan, Pemkot Probolinggo menyoroti keberlanjutan anggaran mengingat kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas. Eksekutif juga mempertanyakan kejelasan jangkauan penerima manfaat serta dasar penyusunan raperda, meski menilai inisiatif ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Menjawab hal itu, DPRD memandang fasilitasi kekayaan intelektual bukan sekadar belanja rutin, melainkan investasi jangka panjang.
Anggaran dirancang secara proporsional dan bertahap melalui prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), disertai efisiensi lewat literasi, pendampingan, serta sistem informasi terpadu lintas perangkat daerah guna mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Terkait sasaran penerima manfaat, DPRD memprioritaskan warga, pelaku usaha, dan kreator yang berdomisili atau berkegiatan di Kota Probolinggo. Pihak luar daerah tetap dapat difasilitasi melalui skema Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), kerja sama antarwilayah, investasi, atau kolaborasi usaha selama berdampak langsung bagi ekonomi dan pelestarian budaya lokal.

Landasan aturan dan hilirisasi ekonomi
Perbedaan penekanan juga terlihat pada penguatan dasar regulasi dan orientasi dampak ekonomi.
DPRD menegaskan penyusunan raperda menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Hukum Nomor M.HH-1.PP.04.02 Tahun 2026 dan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.4.1/2/013/2026, dengan fokus mengoptimalkan pelindungan KIK serta Indikasi Geografis, seperti Mangga Arumanis Probolinggo dan anggur.
Sementara Pemkot menekankan perlunya nilai tambah ekonomi nyata bagi warga, DPRD mengarahkan raperda hingga tahap hilirisasi dan komersialisasi merek, hak cipta, paten, dan indikasi geografis agar produk lokal mampu menembus pasar ekspor.
Dukungan lintas perangkat daerah disiapkan mulai dari inkubasi bisnis, perbaikan kemasan, akses permodalan perbankan, hingga kurasi pengadaan pemerintah dan pameran.
”Kesepahaman antara legislatif dan eksekutif menjadi modal awal untuk melahirkan regulasi yang berpihak pada kreativitas, inovasi, dan ekonomi lokal,” kata Santi dalam rapat paripurna tersebut.
Menurut Santi, regulasi ini juga dirancang untuk melindungi warga dari pembajakan dan persaingan usaha tidak sehat, membuka peluang lisensi atau waralaba, serta menggerakkan wisata berbasis komunitas.
Seluruh catatan teknis dan substantif dari eksekutif selanjutnya akan didalami bersama tim pemerintah daerah di tingkat Panitia Khusus (Pansus).(asp/hs)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS













