SURABAYA – DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meningkatkan kuota perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) menjadi 2.250 unit pada 2027. Tak hanya menambah jumlah rumah yang diperbaiki, DPRD juga meminta program tersebut terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat dan gerakan gotong royong agar tidak menambah beban warga penerima bantuan.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, mengatakan program Rutilahu merupakan bentuk komitmen pemerintah kota dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang layak dan aman.

Pada 2026, Pemkot Surabaya mengalokasikan perbaikan sebanyak 2.240 unit rumah dengan anggaran Rp 35 juta untuk setiap unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.500 unit dikerjakan Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR) atau kelompok masyarakat di masing-masing kelurahan. Sementara sisanya ditangani Satgas Pemkot Surabaya.

“Dari APBD 2026, Rutilahu yang diperbaiki sebanyak 2.240 unit. Sekitar 1.500 unit dikerjakan oleh Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR) atau kelompok masyarakat di masing-masing kelurahan. Sisanya dikerjakan Satgas Pemkot Surabaya,” ujarnya.

Untuk 2027, kuota perbaikan direncanakan meningkat menjadi 2.250 unit. Besaran bantuan tetap mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH), yakni Rp 35 juta per rumah.

Eri menjelaskan, peningkatan kuota juga diikuti dengan penambahan porsi pengerjaan oleh kelompok masyarakat. Jika pada 2026 KTPR menangani sekitar 1.500 unit, pada 2027 jumlahnya direncanakan meningkat menjadi 1.650 unit.

Adapun pengerjaan rumah lainnya akan ditangani Satgas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya.

Menurut Eri, pelibatan kelompok masyarakat lokal memberikan manfaat lebih luas. Program Rutilahu tidak hanya memperbaiki kondisi tempat tinggal warga, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan perekonomian di lingkungan sekitar.

Ia menegaskan, pengerjaan perbaikan rumah tidak diserahkan kepada vendor, kontraktor, maupun perusahaan swasta. Pemkot justru melibatkan kelompok teknis yang berasal dari masyarakat setempat.

“Yang mengerjakan bukan vendor, bukan rekanan, bukan CV, bukan PT, tetapi kelompok teknis perbaikan rumah yang melibatkan masyarakat di sekitar rumah tidak layak huni tersebut. Karyawannya lokal semuanya,” tegasnya.

Selain memperbesar peran KTPR, Komisi C DPRD Surabaya juga mendorong keterlibatan Satgas di masing-masing kecamatan. Dukungan tersebut diperlukan untuk membantu warga yang mengalami kesulitan saat pembongkaran rumah maupun pemindahan barang sebelum renovasi dimulai.

Eri menilai, kondisi setiap penerima bantuan tidak selalu sama. Sebagian warga masih memiliki keluarga yang dapat membantu. Namun, ada pula warga lanjut usia yang tinggal seorang diri sehingga kesulitan mempersiapkan rumah untuk diperbaiki.

Karena itu, ia meminta pelaksanaan program Rutilahu memperhatikan kondisi sosial penerima bantuan. Jangan sampai warga yang seharusnya dibantu justru menghadapi kesulitan tambahan selama proses renovasi.

“Jangan sampai program perbaikan rumah justru menyusahkan masyarakat kurang mampu. Karena itu, Satgas kecamatan perlu dilibatkan untuk membantu bergotong royong, termasuk pembongkaran dan mengeluarkan barang-barang milik warga,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Persoalan lain yang menjadi perhatian DPRD adalah kebutuhan tempat tinggal sementara bagi penerima bantuan selama rumah mereka diperbaiki.

Eri menjelaskan, pengerjaan Rutilahu umumnya membutuhkan waktu sekitar satu bulan. Namun, untuk rumah dengan tingkat kerusakan struktur lebih berat, proses perbaikan bisa berlangsung hingga dua bulan.

Selama proses tersebut, penghuni harus meninggalkan rumah dan mencari tempat tinggal sementara. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, biaya menyewa kamar kos atau tempat tinggal lain berpotensi menjadi beban tambahan.

Untuk mengantisipasi persoalan itu, DPRD Surabaya mendorong agar program Rutilahu terintegrasi dengan gerakan Kampung Pancasila. Melalui semangat gotong royong, warga diharapkan dapat membantu menyediakan tempat tinggal sementara bagi tetangga yang rumahnya sedang diperbaiki.

Dengan demikian, program Rutilahu diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fisik rumah. Keterlibatan KTPR, Satgas kecamatan, dan masyarakat melalui Kampung Pancasila menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan berjalan lebih manusiawi sekaligus menguatkan solidaritas sosial di lingkungan warga. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS