SURABAYA – Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri mengusulkan pembangunan sumur resapan sebagai alternatif pengendalian banjir, selain bozem atau kolam penampungan air. Solusi ini dinilai relevan diterapkan di kawasan kampung yang memiliki keterbatasan ruang untuk pembangunan saluran drainase primer berukuran besar.

Menurut Syaifuddin, penanganan banjir di Surabaya perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan karakteristik tata ruang, kepadatan hunian, persebaran permukiman, hingga kapasitas daya tampung drainase.

Pembenahan saluran air berskala besar, kata dia, tidak cukup jika tidak diimbangi pengendalian limpasan air hujan dari lingkungan permukiman. Karena itu, pemerintah kota perlu mengembangkan titik-titik penampungan dan resapan air dari hulu hingga hilir.

“Selain menyempurnakan kapasitas daya tampung drainase, dari hulu ke hilir juga harus dihitung. Ketika drainase tidak bisa menampung volume air yang memadai di suatu kawasan, harus dicari titik-titik penampungan untuk menghambat aliran air,” ujar Syaifuddin, Jumat (6/11/2026).

Politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Kaji Ipuk tersebut menjelaskan, bozem tidak harus selalu dibangun dalam ukuran besar. Penampungan air skala kecil dapat disesuaikan dengan ketersediaan lahan dan kondisi masing-masing kawasan.

Selain itu, sumur resapan dapat ditempatkan di sejumlah titik lingkungan permukiman, termasuk kawasan kampung yang kerap mengalami genangan. Dengan cara tersebut, sebagian air hujan dapat ditampung dan diresapkan sebelum mengalir menuju saluran utama.

“Di kampung-kampung yang biasanya mengalami genangan, bisa dibuat lebih banyak sumur resapan di setiap titik. Jadi, air tidak langsung seluruhnya menuju saluran primer,” jelasnya.

Menurut Syaifuddin, pendekatan tersebut memungkinkan aliran air terbagi melalui beberapa jalur. Sebagian air masuk ke sumur resapan, sebagian ditampung dalam bozem, sementara sisanya dialirkan melalui jaringan drainase.

Dengan demikian, beban saluran induk diharapkan berkurang, terutama saat hujan berintensitas tinggi.

Ia menekankan agar kawasan kampung mendapat perhatian dalam perencanaan pengendalian banjir. Program penanganan genangan tidak semestinya hanya berfokus pada pembangunan drainase di jalan-jalan utama, tetapi juga menyentuh kebutuhan infrastruktur di lingkungan permukiman.

Di sisi lain, pria yang juga menjabat Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya itu mengingatkan pentingnya pemeliharaan saluran air secara rutin. Persoalan sedimentasi dan kebersihan drainase dapat mengurangi kapasitas aliran sehingga infrastruktur yang sudah dibangun tidak berfungsi optimal.

Karena itu, ia mendorong pembagian peran antara pemerintah kota dan masyarakat. Pemkot perlu menyiapkan perencanaan serta infrastruktur sesuai karakteristik wilayah, sedangkan warga turut menjaga kebersihan dan kelancaran saluran di lingkungannya.

“Sebesar apa pun salurannya, ketika sedimentasi terus menjadi pekerjaan rumah, masyarakat juga harus ikut merawat. Jadi, upaya resapan dan pemeliharaan saluran harus berjalan bersama,” pungkasnya. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS