MADIUN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun menyoroti penurunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2027, terutama pada sektor belanja modal yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur.

Catatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Kota Madiun, Selasa (3/11/2026).

Melalui pemandangan umum yang disampaikan Usman Ependi, Fraksi PDIP meminta pemerintah kota memberikan penjelasan mengenai sejumlah penurunan target pendapatan dan alokasi belanja daerah. Salah satu perhatian utama adalah berkurangnya anggaran pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi.

“Kami melihat penurunan belanja modal, khususnya untuk jalan, jaringan, dan irigasi, perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah harus menjelaskan dasar penentuan prioritas anggaran tersebut agar pengurangan alokasi tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat,” demikian substansi pandangan Fraksi PDIP yang disampaikan Usman.

Dalam dokumen RAPBD 2027, belanja modal direncanakan sebesar Rp75,02 miliar. Angka tersebut turun 35,25 persen dibandingkan APBD Perubahan 2026 yang mencapai Rp115,85 miliar.

Penurunan lebih besar terlihat pada belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi. Anggarannya hanya direncanakan Rp21,87 miliar, atau berkurang 45,11 persen dibandingkan alokasi tahun sebelumnya sebesar Rp39,84 miliar.

Fraksi PDIP juga mempertanyakan komposisi belanja daerah. Dari total belanja yang direncanakan sebesar Rp984,07 miliar, belanja operasi mencapai Rp903,04 miliar atau sekitar 91,77 persen.

“Kami berharap besarnya belanja operasi benar-benar berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas aparatur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai belanja rutin mendominasi, sementara anggaran pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat justru semakin berkurang,” menjadi penekanan dalam pandangan fraksi tersebut.

Di sisi pendapatan, Fraksi PDIP turut menyoroti target pendapatan asli daerah (PAD) 2027 yang dipatok sebesar Rp297,10 miliar. Nilai tersebut turun 4,38 persen dibandingkan APBD Perubahan 2026 sebesar Rp310,71 miliar.

Penurunan target juga terjadi pada sejumlah komponen PAD, mulai dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hingga lain-lain PAD yang sah.

Karena itu, fraksi meminta pemerintah kota menjelaskan strategi peningkatan PAD, termasuk evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), optimalisasi potensi ekonomi lokal, serta peningkatan kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD).

Fraksi PDIP juga mempertanyakan struktur pembiayaan RAPBD 2027 yang sepenuhnya mengandalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp53,78 miliar untuk menutup defisit.

Secara keseluruhan, RAPBD Kota Madiun 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp930,28 miliar dan belanja Rp984,07 miliar. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar Rp53,78 miliar yang direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari SiLPA.

Melalui tujuh pertanyaan dalam pemandangan umum tersebut, Fraksi PDIP meminta pemerintah kota memberikan penjelasan atas proyeksi pendapatan, komposisi belanja, penurunan anggaran infrastruktur, hingga ketergantungan pembiayaan pada SiLPA.

Penyampaian pandangan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan dan pembahasan DPRD terhadap rancangan kebijakan anggaran sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya. (ahm/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS