SURABAYA – Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya Anas Karno menegaskan seluruh upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat harus dilakukan secara bersamaan. Kehadiran aparatur sipil negara (ASN) secara langsung di Balai RW dinilai perlu berjalan beriringan dengan layanan publik berbasis digital yang sudah diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Semua upaya pemberian layanan terbaik kepada masyarakat harus dilakukan. Layanan online tetap jalan dan kehadiran fisik di Balai RW juga jalan. Layanan digital harus menjadi panduan untuk mengurai problema di akar rumput,” ujar Anas, Jumat (25/9/2026).

Menurut Anas, Balai RW merupakan titik pelayanan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, keberadaan ASN di lingkungan warga dapat memperpendek jarak antara pemerintah dengan masyarakat sekaligus mempercepat identifikasi berbagai persoalan di tingkat kampung.

“RW adalah pemberi layanan dalam struktur birokrasi yang paling dekat dengan warga. Dengan ngantor di Balai RW, artinya ada optimalisasi layanan,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai kehadiran ASN secara fisik tidak berarti pelayanan digital harus ditinggalkan. Sebaliknya, keduanya dapat saling melengkapi.

Layanan online dapat menjadi pintu awal masyarakat menyampaikan kebutuhan maupun pengaduan. Sementara kehadiran ASN di Balai RW memungkinkan pemerintah melakukan pengecekan dan pendalaman kondisi secara langsung ketika persoalan membutuhkan penanganan di lapangan.

Menurut Anas, pola tersebut penting terutama untuk persoalan yang tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui administrasi atau layanan daring. Di antaranya persoalan kemiskinan, bantuan sosial, stunting, hingga persoalan sosial lainnya yang membutuhkan pemetaan kondisi warga secara langsung.

Kebijakan berkantornya ASN di Balai RW sebelumnya memang diarahkan Pemkot Surabaya untuk memperkuat pelayanan di tingkat akar rumput. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta jajaran perangkat daerah bekerja dari Balai RW dan tidak hanya menunggu warga datang mengurus administrasi kependudukan.

Eri juga menginstruksikan ASN turun langsung melakukan verifikasi kondisi warga, termasuk dalam penanganan persoalan data penerima bantuan sosial. Pemkot menekankan pentingnya melihat kondisi faktual masyarakat di lapangan.

Bagi Anas, pola pelayanan seperti itu dapat memperkuat fungsi Balai RW sebagai ruang komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Warga memiliki ruang yang lebih dekat untuk menyampaikan persoalan, sementara ASN memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya.

“Semua upaya pemberian layanan terbaik kepada masyarakat harus dilakukan,” tegasnya.

Ia menilai transformasi digital dalam pelayanan publik tetap penting karena memberikan kemudahan dan kecepatan akses. Namun, tidak semua persoalan warga dapat dibaca hanya melalui data atau pengajuan secara daring.

Karena itu, kehadiran fisik pemerintah tetap diperlukan untuk memastikan data dan informasi yang diterima melalui sistem digital sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dengan menggabungkan layanan online dan pelayanan langsung di Balai RW, Anas berharap Pemkot Surabaya dapat membangun pola pelayanan yang lebih responsif. Pemerintah tidak hanya hadir ketika ada warga datang mengurus administrasi, tetapi juga aktif menemukan dan menyelesaikan persoalan masyarakat di tingkat lingkungan.

Langkah tersebut sekaligus menempatkan Balai RW bukan sekadar tempat pelayanan administratif, melainkan sebagai salah satu titik koordinasi pemerintah dengan masyarakat.

“Layanan online tetap jalan dan kehadiran fisik di Balai RW juga jalan,” pungkas Anas. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS