JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Ansari, mendorong evaluasi total terhadap tata kelola Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Hal itu disampaikan Ansari dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII DPR RI dengan Forum Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (21/9/2026).

“Mungkin ini memang perlu dievaluasi tidak hanya di UINSA, tetapi untuk seluruh Indonesia,” ujar Ansari.

Dalam RDPU tersebut, Forum Komunikasi untuk Perubahan UINSA Surabaya menyampaikan sejumlah aspirasi dan persoalan yang mereka soroti terkait tata kelola kampus.

Salah satu persoalan yang disampaikan adalah pengangkatan dekan dan wakil dekan Fakultas Kedokteran yang disebut tidak berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.

Forum tersebut juga menyampaikan sejumlah kritik terhadap kepemimpinan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya. Mereka menilai kepemimpinan rektor tidak partisipatif dan tidak transparan serta mempersoalkan sejumlah sikap dan kebijakan pimpinan universitas.

Selain itu, forum menyampaikan dugaan pungutan liar yang disebut dilakukan Rektor UINSA Surabaya dalam kapasitasnya sebagai ex-officio Koordinator Kopertais IV Surabaya terhadap dosen-dosen perguruan tinggi keagamaan Islam swasta yang mengikuti sertifikasi periode 2024-2025.

Persoalan lainnya berkaitan dengan proses pemilihan Rektor UINSA Surabaya. Forum mempertanyakan terpilihnya Profesor Akhmad Muzakki yang disebut bukan berasal dari tiga calon rektor hasil tim seleksi yang dibentuk Menteri Agama.

Menurut Ansari, berbagai persoalan UINSA dapat menjadi pintu masuk untuk melihat kembali bagaimana tata kelola UIN di berbagai daerah.

“Mungkin UINSA yang membawa permasalahan ini ke sini, namun hikmahnya akan nanti oleh seluruh Indonesia,” jelas Ansari.

Politisi PDI Perjuangan itu meminta pimpinan Komisi VIII DPR RI menyikapinya secara serius. Ia mendorong agar Menteri Agama bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dipanggil untuk memberikan penjelasan sekaligus dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

“Jadi, mungkin ini benar-benar harus disikapi secara serius pimpinan. Sehingga kita nanti benar-benar harus memanggil Menteri Agama beserta Sekjen-nya. Dan kita evaluasi secara keseluruhan seperti itu,” terangnya.

Ansari menegaskan, UINSA memiliki posisi penting bagi masyarakat Jawa Timur, termasuk Madura. Ia menyebut banyak mahasiswa asal Madura yang menempuh pendidikan di kampus tersebut.

“Alhamdulillah saya dari Jawa Timur. Dan saya sangat bersyukur sekali dengan adanya UINSA. Saya dari Madura. Banyak orang Madura yang kuliah di UINSA,” tandas Ansari. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS