NGAWI – DPRD Kabupaten Ngawi menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngawi tahun 2026. Dalam perubahan anggaran tersebut, sejumlah program strategis pemerintah daerah direncanakan dapat direalisasikan tahun ini.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan, perubahan APBD dilakukan dengan menyesuaikan sejumlah program dan kebutuhan daerah. Salah satunya pembangunan sarana dan prasarana jalan poros desa.

“Paripurna ini ada beberapa hal yang kita sesuaikan terkait beberapa program strategis pemerintah daerah. Beberapa hal seperti pembangunan sarana prasarana jalan poros desa juga bisa masuk di tahun ini,” ujar Bupati Ony, Senin (31/8/2026).

Selain pembangunan jalan, pemerintah daerah juga akan mengakomodasi kebutuhan tambahan unit mobil pemadam kebakaran. Program tersebut menjadi salah satu masukan dari DPRD yang kemudian dapat difasilitasi melalui perubahan APBD 2026.

“Fasilitasi tadi ada masukan dari teman-teman DPRD terkait pemenuhan mobil pemadam kebakaran dan kita bisa fasilitasi tahun ini,” katanya.

Perubahan APBD juga untuk menyinergikan program pemerintah daerah dengan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), khususnya terkait revitalisasi dan perbaikan sejumlah sekolah.

Bupati Ony menyebut, terdapat sekitar 10 SMP dan 40 SD yang masuk dalam rencana program tersebut.

“Ada 10 SMP dan kalau tidak salah ada 40 SD. Itu juga bisa kita jalankan di tahun ini,” jelasnya.

Dari sisi kemampuan anggaran, Bupati Ony menyebut kekuatan ruang fiskal sekitar Rp150 miliar dalam perubahan APBD 2026. Yang berasal antara lain dari pengembalian Dana Bagi Hasil (DBH) serta optimalisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

“Kita masuk di perubahan ini kan ada pengembalian Dana Bagi Hasil. Terus kemudian ada penggunaan SiLPA tahun kemarin. Itu kita optimalisasi di situ,” ungkapnya.

Ruang fiskal tersebut kemudian dipetakan untuk membiayai sejumlah kebutuhan daerah, terutama program yang berkaitan dengan visi dan misi kepala daerah.

“Ini kita breakdown apa yang menjadi kebutuhan, terutama pembiayaan-pembiayaan terkait visi-misi kepala daerah. Hampir semuanya masuk di program kegiatan di situ,” ujarnya.

Meski demikian, Bupati Ony mengakui pemerintah daerah tetap harus melakukan sejumlah penyesuaian agar kemampuan anggaran mencukupi kebutuhan program yang telah direncanakan.

Misalnya melalui penyesuaian desain teknis pekerjaan jalan. Ruas jalan yang sebelumnya direncanakan menggunakan konstruksi beton dapat diubah menjadi aspal apabila dinilai lebih memungkinkan untuk dikerjakan pada tahun anggaran 2026.

“Kalau kemudian ini di tahun ini harus jalan, kita ubah. Kita sesuaikan DED-nya, jadi aspal misalkan seperti itu,” jelasnya.

Sementara untuk ruas jalan yang dinilai tetap membutuhkan konstruksi beton dan belum memungkinkan dilaksanakan dengan anggaran tahun ini, pemerintah daerah akan menjadwalkannya pada tahun berikutnya.

“Kalau kemudian ada ruas jalan yang memang harus cor, kita akhirnya cancel masuk ke 2027,” tandas Bupati Ony.

Menurutnya, berbagai penyesuaian tersebut merupakan bagian dari mitigasi pemerintah daerah agar program prioritas tetap dapat berjalan tanpa mengganggu kemampuan keuangan daerah. (amd/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS