Sebanyak 19 daerah di Jatim berstatus darurat kekeringan. Fraksi PDIP DPRD Jatim meminta pemerintah mengubah pola penanganan dari respons darurat menuju mitigasi kekeringan berkelanjutan.

SURABAYA – Sebanyak 19 kabupaten/kota di Jawa Timur telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Menyikapi ancaman Strong El Nino yang diperkirakan mencapai puncak pada Agustus–September 2026, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim meminta pemerintah mengubah pola penanganan dari sekadar respons darurat menjadi mitigasi yang terencana dan berkelanjutan.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Eddy Paripurna, menilai kekeringan yang terus berulang di sejumlah wilayah menunjukkan penanganan pemerintah belum menyentuh akar persoalan.

Ia mencontohkan sejumlah desa di Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, seperti Watulumbung, Karangjati, Cukurguling, Pancur, dan Bulukandang yang hampir setiap tahun menghadapi krisis air bersih.

“Setiap tahun masyarakat menghadapi persoalan yang sama. Ini menunjukkan pemerintah daerah belum mampu menyelesaikan masalah kekeringan secara tuntas. Kalau terus berulang, berarti ada yang salah dalam tata kelola penanganannya,” ujar Eddy, Sabtu (8/8/2026).

Menurut anggota Komisi B DPRD Jatim itu, distribusi air bersih memang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Namun, langkah tersebut tidak boleh menjadi pola utama setiap kali musim kemarau tiba.

“Jangan sampai setiap musim kemarau pemerintah hanya sibuk mengirim tangki air. Negara harus hadir dengan solusi yang menyelesaikan persoalan dari hulunya, bukan sekadar memadamkan keadaan darurat,” tegasnya.

Karena itu, Eddy mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil peran lebih besar, terutama untuk daerah yang memiliki persoalan kekeringan berulang dan tidak mampu menyelesaikannya hanya dengan kapasitas pemerintah kabupaten.

“Pemprov harus turun tangan. Harus ada kebijakan yang serius agar persoalan kekeringan di beberapa wilayah di Jatim, termasuk Pasuruan, benar-benar tertangani. Jangan biarkan masyarakat menjadi langganan krisis air setiap tahun,” katanya.

Eddy menilai ancaman El Nino harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengubah paradigma penanganan bencana. Kebijakan tidak boleh berhenti pada respons ketika krisis terjadi, tetapi harus diarahkan pada pencegahan dan pengurangan risiko sejak jauh hari.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim mendorong Pemprov Jatim mengintegrasikan mitigasi lintas sektor dengan melibatkan BPBD, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, BMKG, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.

Selain mempercepat distribusi air bersih bagi wilayah terdampak, langkah mitigasi dinilai perlu mencakup pembangunan dan rehabilitasi embung, waduk, sumur dalam, jaringan irigasi, pompanisasi, konservasi daerah tangkapan air, serta penguatan sistem peringatan dini berbasis data BMKG hingga tingkat desa.

Di sektor pertanian, Eddy meminta pemerintah tidak menunggu sampai gagal panen terjadi. Penyesuaian pola tanam, penyediaan pompa irigasi, bantuan sarana produksi, hingga perlindungan bagi petani harus dipersiapkan sejak awal untuk menekan dampak El Nino terhadap ketahanan pangan.

“Kekeringan bukan lagi persoalan cuaca semata, tetapi sudah menjadi tantangan tata kelola pemerintahan. Pemerintah harus berani berinvestasi pada infrastruktur sumber daya air dan sistem mitigasi yang berkelanjutan. Jangan sampai rakyat hanya mendapat perhatian ketika tangki air datang, tetapi dilupakan setelah musim hujan tiba,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Pasuruan-Probolinggo tersebut. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS